SuaraKalbar.id - Ratusan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang tergabung di Aliansi Digulis Memanggil, lakukan aksi demo di Gedung DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) pada Jum'at (23/08/2024) siang.
Dalam aksi tersebut, para pendemo tampak disambut baik dan langsung mendapatkan akses untuk masuk ke dalam halaman DPRD.
Para pendemo tersebut diketahui merupakan gabungan dari sejumlah elemen massa, seperti LBH Kalbar, PMKRI, GMNI, Walhi, Bresma, forum mahasiswa nasional dan buruh yang ada di Kalbar.
Para pendemo diketahui melakukan aksi dengan menyuarakan sejumlah tuntutan.
Baca Juga:9 Fakta Menggemparkan di Balik Kasus Pembunuhan Bocah 6 Tahun oleh Ibu Tiri di Pontianak
"Tuntutannya tadi ada tiga, pertama kita menuntut pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada. Dua menuntut presiden jokowi berhenti mengekang atau membangkang dengan konstitusi. Kalau yang ketiga itu, kalau tuntutan satu dan dua kami tidak diindahkan, kami akan menyuarakan boikot pilkada," ujar Korlab Aliansi Digulis Memanggil, Ikram Asrul saat dikonfirmasi suarakalbar.id pada Jum'at (23/08/2024) siang.
Selain itu, terdapat pula tuntutan agar DPR mengesahkan UU Masyarakat adat.
"Eksisten dari hukum adat dan masyarakat adat diakui oleh konstitusi maka dari itu kita ingin menyuarakan agar masyarakat adat atau wilayah-wilayah yang bersentuhan dengan adat memiliki upaya hukum yang tetap dan memiliki landasan hukum yang jelas," tambahnya.
Hal ini dianggap penting sebagai upaya agar masyarakat adat tak lagi mendapatkan persekusi berupa diskriminasi masyarakat adat dan ekspansi dari perusahaan-persahaan yang diduga mengambil wilayah hutan adat.
Dalam aksi ini, terlihat dua anggota DPRD Kalbar, Anggel dari Fraksi PDI Perjuangan dan Sueb dari Fraksi Hati Nurani Rakyat, tampak hadir dihadapan para pendemo demi mendengarkan langsung aspirasi para pendemo.
"Kita melihat pandangannya yang open sama kita, dan juga mereka terima. Meskipun kita tahu suara kami juga tidak yakin sampai atau tidak. Kita berharap besar bahwa suara-suara lirih dari pemuda, mahasiswa serta masyarakat di Kalbar ini terdengar sampai di Senayan sana," harap Ikram.
Ikram menegaskan, tindak lanjut yang akan diambil oleh para pendemo bisa jadi melakukan aksi kembali ke KPU jika terjadi hal yang tak diinginkan.
LKalo rencana tindak lanjut kedepan kita akan menyerang KPU, kalau KPU ada ingin macam-macam. Dalam hal ini kita tidak ingin mengulang lagi peristiwa Gibran itu bisa diloloskan jadi Wakil Presiden. Apakah KPU akan menggunakan jurus saktinya lagi mengeluarkan PKPU yang baru yang bisa menganulir keputusan MK," pungkasnya.
Kontributor : Maria
