Namun, ia menjelaskan bahwa kebijakan dan regulasi distribusi dikelola oleh kantor pusat di Balikpapan, sehingga penjelasan rinci terpusat di sana.
Meski begitu, Aris menyambut masukan KI Kalbar dan meminta dukungan untuk memperkuat komunikasi publik.
Reinardo menyarankan Pertamina Kalbar memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, untuk komunikasi langsung dengan masyarakat.
“Fitur live bisa digunakan untuk sesi tanya jawab, sehingga masyarakat mendapatkan jawaban langsung dari Pertamina,” ungkapnya.
Baca Juga:Kapal Tanker Pertamina Kencing di Pontianak: Skandal BBM Bersubsidi Kembali Gegerkan Pertamina!
Saran ini disambut positif oleh Sales Branch Manager IV Gas Kalbar, Imam Rizki Arianto, yang berjanji menindaklanjuti dengan menyampaikan informasi kuota LPG 3 kg dan isu lainnya melalui saluran komunikasi yang ada.
Di sisi lain, Sales Branch Manager I Fuel Kalbar, Abdul Malik, menjelaskan bahwa sistem barcode MyPertamina diterapkan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi distribusi BBM bersubsidi.
“Kami juga memperhatikan keamanan data pengguna sesuai regulasi,” tambahnya.
Namun, Korbid PSI KI Kalbar, Lufti Faurusal Hasan, menekankan perlunya sosialisasi lebih luas terkait sistem ini, terutama di wilayah dengan infrastruktur digital terbatas.
Ia mencatat bahwa secara nasional, Pertamina menduduki peringkat ke-8 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, dan berharap capaian ini diikuti oleh Pertamina Kalbar.
Baca Juga:Mobil Tangki Pertamina Terguling di Bundaran Bandara Supadio, Arus Lalu Lintas Tersendat
Korbid HKTK KI Kalbar, Padmi Januari Chendramidi, menambahkan bahwa sistem barcode harus inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk masyarakat di daerah terpencil.
