- Komnas HAM mendalami tanggung jawab negara serta dampak karhutla berkepanjangan terhadap hak dasar warga Kalimantan Barat pada Rabu (14/10/2026).
- Lembaga tersebut menyelidiki gangguan kesehatan, ketersediaan pangan, dan akses air bersih yang dialami kelompok rentan akibat kebakaran.
- Komnas HAM meninjau lapangan, menggali informasi dari berbagai pihak, serta meminta keterangan kementerian terkait untuk evaluasi penanganan.
SuaraKalbar.id - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung cukup lama di Kalimantan Barat tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga memunculkan perhatian terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI kini mendalami dampak kebakaran terhadap kesehatan, ketersediaan pangan, hingga akses air bersih warga.
Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengatakan, pendalaman dilakukan untuk menelusuri tanggung jawab negara dalam mencegah dan menangani karhutla, termasuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh hak-hak dasarnya.
"Kami ingin melihat bagaimana tanggung jawab negara dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia terkait dengan karhutla ini, terutama tata kelola penanganan dan pencegahannya," kata Anis seusai melakukan pertemuan dengan unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kalimantan Barat, Rabu (14/10/2026).
Baca Juga:Fasilitas Terbatas Tak Jadi Halangan, 3 Pelajar Kalbar Sabet 2 Emas 1 Perak
Menurut Anis, karhutla di Kalimantan Barat merupakan peristiwa yang berulang. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun selama pemantauan, kebakaran tahun ini berlangsung cukup lama dibandingkan sejumlah kejadian pada tahun-tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut mendorong Komnas HAM menelusuri lebih jauh dampak kebakaran terhadap kehidupan masyarakat, sekaligus mengevaluasi informasi mengenai upaya pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan oleh instansi terkait.
Anis menyebut dampak karhutla tidak bisa hanya dilihat dari luas wilayah yang terbakar atau kerusakan ekosistem. Aspek pemenuhan hak masyarakat juga menjadi perhatian, terutama ketika kebakaran berlangsung selama berbulan-bulan.
"Dampak kesehatan, ketersediaan bahan pangan, dan terutama air bersih menjadi isu utama dalam peristiwa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini," ujarnya.
Komnas HAM turut memberikan perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan lanjut usia, yang berpotensi menghadapi tantangan lebih besar ketika akses terhadap kebutuhan dasar terganggu akibat karhutla.
Baca Juga:IPOSC 2026 Digelar Saat Karhutla Parah, Muncul Desakan agar Acara Sawit Dibatalkan
Komnas HAM Dalami Pencegahan dan Penanganan Karhutla
![Presiden Prabowo Subianto mengunjungi salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). [ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/22/38093-prabowo-di-karhutla-kalbar.jpg)
Untuk menelusuri persoalan tersebut, Komnas HAM telah mengumpulkan informasi dari sejumlah pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga kepolisian. Lembaga itu juga melakukan peninjauan lapangan di kawasan gambut untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi karhutla di Kalimantan Barat.
Pendalaman selanjutnya akan dilakukan dengan meminta keterangan kementerian terkait di Jakarta. Komnas HAM ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab masing-masing instansi dalam penanganan kebakaran, pencegahan di wilayah rawan, serta upaya perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Langkah tersebut menjadi penting karena karhutla merupakan persoalan yang berulang. Penanganan tidak hanya diperlukan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan dan tata kelola lingkungan yang mampu mengurangi risiko kejadian serupa.
Komnas HAM juga akan menggali informasi dari instansi terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), untuk melengkapi penilaian mengenai kondisi serta upaya pencegahan karhutla.
Pemantauan tidak hanya dilakukan di Kalimantan Barat, tetapi juga di wilayah Kalimantan lainnya, termasuk Kalimantan Tengah.
