Gibran Jadi Wapres Pertama yang Mundur Sejak Reformasi

SuaraKalbar.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sejak era Reformasi 1998. Untuk pertama kalinya dalam periode demokrasi pasca-Reformasi, seorang wakil presiden mengajukan pengunduran diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Gibran meminta agar surat tersebut segera diproses. Dalam dokumen yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Keputusan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan politik Indonesia. Bukan hanya karena jabatan wakil presiden mengalami pengajuan pengunduran diri di tengah masa pemerintahan, melainkan juga karena muncul sejumlah konsekuensi politik, konstitusional, dan kelembagaan.

Baca Juga:Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Apa Bedanya dan Bagaimana Nasibnya di Bursa Capres 2029?

Lantas, apa saja dampak penting dari keputusan Gibran tersebut?

1. Menciptakan preseden baru dalam sejarah politik era Reformasi
Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa bersejarah karena belum ada wakil presiden Indonesia pada era Reformasi yang mengajukan pengunduran diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

Dalam sejarah Indonesia, Mohammad Hatta pernah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1956. Namun, peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum Reformasi dan dalam konteks sistem politik yang berbeda.

Sementara itu, pada era Reformasi, perubahan kepemimpinan nasional lebih banyak terjadi melalui pergantian presiden, pemakzulan, maupun berakhirnya masa jabatan.

Pengunduran diri Gibran menghadirkan situasi berbeda. Jabatan wakil presiden yang diperoleh melalui pemilihan umum harus diproses untuk ditinggalkan sebelum periode pemerintahan 2024-2029 berakhir.

Baca Juga:Gibran Minta Mundur ke Prabowo, Mengapa Kini Bicara Dokumen SD hingga Ijazah S1?

Peristiwa ini juga menjadi ujian bagi mekanisme konstitusi Indonesia dalam menangani pengunduran diri pejabat yang menduduki jabatan hasil pemilihan langsung.

Ke depan, pengalaman tersebut berpotensi menjadi rujukan dalam pembahasan mengenai tata kelola kekuasaan dan mekanisme pergantian wakil presiden.

2. Prabowo harus menyiapkan dua nama calon pengganti
Konsekuensi berikutnya berada pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, pengisian kursi RI-2 tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang oleh masyarakat.

Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara kedua calon tersebut melalui mekanisme yang berlaku.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.

Mekanisme ini membuat proses pergantian wakil presiden menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Prabowo dalam beberapa waktu mendatang.

Pilihan dua nama tersebut juga akan menjadi perhatian partai politik karena berkaitan dengan konfigurasi kekuatan politik yang menopang pemerintahan.

3. Nasib koalisi politik pendukung Prabowo ikut menjadi perhatian
Pengunduran diri Gibran tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang mengiringi pencalonannya bersama Prabowo pada Pilpres 2024.

Saat itu, Gibran menjadi bagian penting dari pasangan Prabowo-Gibran yang didukung Koalisi Indonesia Maju.

Namun, setelah pengunduran dirinya, posisi wakil presiden harus kembali diisi melalui mekanisme konstitusional yang memberikan kewenangan pengajuan dua calon kepada Presiden.

Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Marcus Mekeng sebelumnya meminta Prabowo segera mengajukan dua nama calon pengganti Gibran. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada ketentuan calon harus berasal dari partai politik tertentu.

Pernyataan tersebut membuka ruang pembahasan mengenai siapa yang akan dipilih Prabowo dan bagaimana keputusan itu berpengaruh terhadap hubungan antarkekuatan politik pendukung pemerintah.

Meski demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran otomatis membuat koalisi pemerintahan pecah.

Yang dapat dipastikan, proses pengisian jabatan wakil presiden akan menjadi salah satu ujian koordinasi politik antara Presiden dan partai-partai pendukungnya.

4. Proses HMP DPR terhadap Gibran menghadapi perubahan situasi
Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran juga menghadapi tekanan politik melalui usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya menandatangani usulan tersebut. Proses itu berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang menjadi perhatian setelah muncul putusan pengadilan.

Namun, agenda rapat paripurna DPR yang direncanakan membahas pengumuman usulan HMP pada Kamis (12/11/2026) dibatalkan.

Anggota DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa jika Gibran secara formal mengundurkan diri, usulan tersebut tidak lagi memiliki objek untuk dilanjutkan sebagai proses pemakzulan terhadap dirinya.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengunduran diri Gibran mengubah situasi politik yang sebelumnya mengarah pada pembahasan proses pemberhentian melalui mekanisme DPR.

Meski demikian, pengunduran diri dari jabatan tidak otomatis menghapus seluruh persoalan hukum atau administrasi yang berkaitan dengan peristiwa sebelumnya.

Karena itu, proses HMP, putusan pengadilan, dan pengajuan pengunduran diri perlu dipahami sebagai persoalan yang memiliki mekanisme serta konsekuensi berbeda.

5. Hubungan politik Prabowo dan Jokowi menjadi sorotan
Konsekuensi lainnya menyangkut dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

Gibran merupakan putra sulung Jokowi yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pemilu 2024.

Dukungan Jokowi ketika itu menjadi salah satu bagian penting dalam dinamika politik menjelang pemilihan presiden.

Setelah Gibran mengajukan pengunduran diri, Jokowi menyampaikan bahwa jabatan politik merupakan sesuatu yang sementara. Ia juga menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo, khususnya program-program yang berpihak kepada masyarakat.

Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Gibran selama menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Prabowo menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta memantau 303 titik proyek pemerintah.

Pernyataan kedua tokoh tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan politik setelah pengunduran diri Gibran.

Namun, perubahan posisi Gibran tidak otomatis dapat dimaknai sebagai berakhirnya hubungan politik Prabowo dan Jokowi. Perkembangan selanjutnya masih perlu dilihat dari sikap kedua tokoh dan keputusan politik yang mereka ambil.

Babak Baru Politik Indonesia

Pengajuan pengunduran diri Gibran memperlihatkan bahwa perjalanan pemerintahan tidak selalu berlangsung sesuai masa jabatan yang telah ditetapkan dalam pemilu.

Peristiwa ini sekaligus menguji bagaimana lembaga negara menjalankan mekanisme konstitusional ketika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Ada tiga hal yang kini menjadi perhatian: proses kelembagaan MPR, keputusan Prabowo mengenai dua calon pengganti, serta perkembangan dinamika politik setelah Gibran meninggalkan jabatan RI-2.

Bagi Indonesia, peristiwa tersebut bukan sekadar pergantian pejabat. Ini merupakan pengalaman ketatanegaraan baru pada era Reformasi yang akan menjadi bagian dari catatan sejarah politik nasional.

Sementara bagi Gibran, pengajuan pengunduran diri menandai berakhirnya satu babak perjalanan politiknya di pemerintahan pusat, meski arah karier politik berikutnya masih belum diketahui.