Viral Rekaman Bagi-bagi Proyek, Wali Kota dan DPRD Singkawang Lapor Polisi

Dia mengatakan, APBD yaang telah disahkan oleh DPRD dan Wali Kota Singkawang menjadi tanggung jawab penuh dari Wali Kota.

"Di dalam APBD di seluruh pemerintah daerah ada mata anggaran yang memang harus dibagi-bagi oleh kepala daerah melalui dinas-dinas terkait yang tertuang dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung dan proses sesuai dengan peraturan berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, dalam belanja tidak langsung terdapat beberapa mata anggaran berupa belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada partai politik.

“Belanja atau anggaran hibah yang ditetapkan dalam APBD, Wali Kota Singkawang harus bisa membagi-bagi anggaran yang tersedia misalnya hibah kepada beberapa rumah ibadah, hibah kepada organisasi kemasyarakatan  dan lain-lain, dan ini semua berbentuk uang yang dikelola langsung penerima dana hibah demikian juga dana bantuan sosial,” katanya.

Baca Juga: Ibu Hamil Gerebek Suaminya Selingkuh di Kamar Kos Elite

Ia juga menyampaikan, dalam belanja barang, jasa dan belanja modal terdapat pula penugasan yang sudah dibagi-bagi.

"Belanja yang anggarannya tidak lebih dari Rp 200 juta, dan untuk pelaksanaannya tidak perlu tender, dan hanya penunjukan langsung atau biasa disebut PL,” tegasnya.

Mantan Anggota DPRD Kota Singkawang ini mengatakan, saat Wali Kota Singkawang tidak membagi-bagikan proyek yang sifatnya penunjukkan langsung, justru dapat menimbulkan persoalan.

“Maka untuk itu diminta kepada masyarakat Singkawang agar tidak terpengaruh dengan berita dan isu yang tidak benar yang mendiskreditkan Wali Kota dan Badan Anggaran DPRD Kota Singkawang, “ jelasnya.

Tambok mengungkapkan, rekaman pembicaraan pertemuan Wali Kota dengan Badan Anggaran DPRD Kota Singkawang  yang tersebar luas di media sosial  mulai dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik.

Baca Juga: Takut Bahayakan Keluarga, Warga Kalteng Serahkan Buaya 2 Meter ke BKSDA