SuaraKalbar.id - Sebanyak 15 orang perwakilan masyarakat adat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, menyambangi Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta.
Kedatangan perwakilan masyarakat adat itu, untuk menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan sumber daya manusia di daerah perbatasan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Masyarakat adat tidak menentang pembangunan PLBN Sungai Kelik dan infrastrukturnya, tapi kami harap sumber daya manusianya juga disiapkan untuk mengiringi pembangunan tersebut," kata Igas, salah satu perwakilan masyarakat Suku Dayak Sintang.
Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah memberikan pelatihan kepada anak-anak muda di daerah perbatasan.
"Kalau negara tidak hadir menyiapkan SDM di perbatasan, selamanya mereka akan dianggap kurang untuk memenuhi kualifikasi," katanya.
Igas menilai, lembaga pendidikan yang jumlahnya terbatas dan lokasinya jauh dari permukiman warga serta keterbatasan akses terhadap layanan telekomunikasi membuat anak-anak muda di daerah perbatasan kesulitan mengakses pelayanan pendidikan yang layak.
Sementara itu, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Martin Billal berterima kasih kepada Kepala Staf Kepresidenan yang sudah memprioritaskan waktunya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dari perbatasan.
"Responnya sangat cepat. Ini bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang," katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah telah memprioritaskan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di daerah perbatasan.
Baca Juga: Temui Moeldoko, Masyarakat Adat Perbatasan Minta Ada Perhatian Pemerintah untuk Pembangunan SDM
" Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan dan ekonomi masyarakat tetap akan jadi prioritas. Karena memang pembangunan infrastruktur melekat dengan pembangunan peradaban manusia," kata Moeldoko.
Menurutnya, pemerintah memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Bahkan, pemerintah sudah memberikan afirmasi dan perhatian khusus kepada masyarakat di kawasan perbatasan.
"Tapi ini memang dilakukan secara bertahap, ada beberapa yang masih dalam proses pembangunan. Jadi saya minta agar teman-teman masyarakat adat untuk bersabar. Namun tentu pemerintah akan selalu mendengar aspirasi kalian," kata Moeldoko.
Diketahui, Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, rencananya dimulai tahun 2023. Antara
Berita Terkait
-
Temui Moeldoko, Masyarakat Adat Perbatasan Minta Ada Perhatian Pemerintah untuk Pembangunan SDM
-
Percepat Pengembangan Kendaraan Listrik, Moeldoko: Upaya Kurangi Anggaran Subsidi BBM
-
PDI-P Kalbar Dukung Lasarus Maju Pemilihan Gubernur
-
Bus Listrik UI Segera Diuji Coba di Jalur Transjakarta
-
Membangun Mobil Listrik di Indonesia Butuh Perubahan Mental dan Kebiasaan
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Buruh di Jogja Geruduk Kantor Gubernur DIY, Tantang Sultan Buktikan Keistimewaan untuk Pekerja
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- 3 Fakta Gila Usai Persib Bandung Kalahkan FC Seoul: Tumbangkan Ranking 26 Asia
Pilihan
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
Terkini
-
Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Perluas Akses KPP dan FLPP Termasuk Bagi Debitur UMKM
-
Fasilitas Terbatas Tak Jadi Halangan, 3 Pelajar Kalbar Sabet 2 Emas 1 Perak
-
BRI Dukung Olahraga dan UMKM, Raih Penghargaan Sports Industry 2026
-
PN Pontianak Tolak Praperadilan Pamar Lubis, Penyidikan Dugaan Penyerobotan Lahan Berlanjut
-
Belajar Rupiah dari Anak-Anak: Nilainya Berbeda, Bangganya Harus Sama