Scroll untuk membaca artikel
Bella
Rabu, 06 Desember 2023 | 17:24 WIB
Ilustrasi petani kratom. [ANTARA]

SuaraKalbar.id - Kratom merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi di Kalimantan Barat (Kalbar). Melihat potensi Kratom itu, sejumlah pihak kini tengah berupaya menggodok tata kelola perniagaannya.

Adapun saat ini, menurut Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, pembahasan tata niaga ekspor tanaman jenis kratom melibatkan koordinasi dengan otoritas berwenang termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Itu masih mau dikoordinasikan lagi, jadi itu kan ada badan narkotika juga ya, jadi bukan hanya kementerian," kata Budi Gunadi Sadikin di Balai Sudirman Jakarta, mengutip Antara Rabu (6/12/2023).

Ilustrasi Manfaat Tanaman Kratom. (Antara)

Menurut Budi, semua otoritas terkait perdagangan tanaman kratom telah dikumpulkan di Kantor Staf Presiden (KSP) pekan lalu dalam rangka pembahasan tata kelola niaganya. Dalam agenda tersebut, turut hadir perwakilan dari Kementerian Perdagangan RI, Kemenkes RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, hingga BNN.

Baca Juga: Kratom Jadi Tumpuan Hidup Sekitar 180 Ribu Petani di Kalbar

Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang hadir saat itu, produk tanaman herbal kratom mampu membawa keuntungan bagi petani, khususmya di Kalbar. Hal itulah yang membuat beberapa pihak merasa perlu untuk membuat tata kelola perdagangannya di kancah ekspor.

"Kratom itu kan menguntungkan petani di Kalimantan Barat, jadi ditata perdagangannya," kata Zulkifli.

Sementara itu, Petani kratom yang tergabung di Asosisasi Petani Purik Indonesia (Appuri) menyambut baik pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), di Istana Negara, Senin (27/11) lalu.

Ketua Appuri, Ibrahim, mengatakan, pertemuan itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata kelola perdagangan tanaman herbal kratom, khususnya soal ekspor. Menurut Ibrahim, ini adalah hasil kunjungan Appuri bersama senator dan delegasi asosiasi kratom dari Amerika Serikat ke Kementerian Perdagangan pada 23 Juli 2023, dan selepas kunjungan Kementerian Perdagangan serta Presiden Jokowi ke Amerika Serikat pada 13 November 2023.

Petani Kratom di Kabupaten Kapuas Hulu sesaat usai memanen Kratom. Petani mengeluhkan belum adanya kejelasan regulasi Kratom yang membuat harganya pun tidak stabil. (Insidepontianak.com/Sigit)

"Kami, para petani kratom, khususnya di Kalimantan Barat, sangat menyambut baik pertemuan tersebut," kata Ibrahim beberapa waktu yang lalu.

Baca Juga: Appuri Sambut Baik Keseriusan Pemerintah soal Ekspor Kratom

Ia menegaskan, tanaman kratom bukanlah tanaman narkotika seperti yang diisukan selama ini. Menurut Ibrahim, jika kratom atau purik ini adalah narkotika sebagaimana yang diberitakan, maka Kabupaten Kapuas Hulu yang jadi sumber penghasil kratom sudah merasakan dampak buruknya.

"Kami di Kapuas Hulu akan menjadi kabupaten yang rusak karena pengaruh kratom ini. Nyatanya kan tidak. Justru sekarang ekonomi masyarakat Kapuas Hulu dan Kalimantan Barat secara umumnya, maju karena kratom ini," kata Ibrahim.

Bahkan menurut Ibrahim, tingkat kriminalitas di Kapuas Hulu juga turun, karena tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam sebulan, mereka bisa menerima permintaan ekspor hingga 5.000 ton.

"Saat ini saja permintaannya sekitar 4.000 ton sampai 5.000 ton per bulan. Dan sektor ini menopang ekonomi 180 ribu petani kratom di Kalimantan Barat," jelas Ibrahim.

Load More