Ganjar Sebut UU Perampasan Aset Harus Dibahas dengan DPR dan BPK

"100 hari pertama yang memungkinkan kalo ada tentang UU Perampasan Aset adalah lobby mereka DPR, sekuritas dan masuk sidang BPK. Saya tidak akan membohongi anak muda. Saya kasih yang paling rasional" tegasnya.

Meskipun tak memiliki agenda 100 hari pertama menjadi Presiden, Ganjar menyebutkan ia telah mengagendakan program terkait KTP Sakti yang akan menjadi proyek pertamanya jika telah menjabat sebagai Presiden.

"Kalau pelantikan Presiden itu bulan Oktober 2024, maka dua bulan yang bisa dikerjakan adalah KTP Sakti. Apa itu KTP Sakti? Satu data Indonesia yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan persoalan," ucap Ganjar.

Secara terang-terangan, penerapan KTP Sakti dalam masa dua bulan kerja tersebut dinilai tak akan mampu menyelesaikan segala persoalan namun dirinya telah merancang akan memfokuskan kepada pendidikan dan kesehatan terlebih dahulu dengan menggunakan anggaran tahun 2024.

Baca Juga: Ngaku Partner dengan Jokowi, Ganjar: Saya Tidak Mengkritik

"Baru masuk dua sektor yang relatif siap, pendidikan dan satunya kesehatan," tambahnya.

Mengutip Antara News, diketahui ide awal KTP Sakti ini berangkat dari banyaknya program kerakyatan misalnya pada penyaluran bantuan sosial dan lainnya yang selama ini berjalan, berbasis data yang berbeda-beda. Sehingga muncul masalah seperti warga yang seharusnya mendapat bantuan, tetapi justru tak memperolehnya.

"Kenapa KTP Sakti itu penting karena banyak sekali program-program dari pemerintah yang seharusnya itu terintegrasi," ucap Siti Atikoh Supriyanto, istri Ganjar Pranowo saat mengunjungi Kawasan Wisata Kuliner Jalan Roda, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Kontributor: Maria

Baca Juga: Jadwal Lengkap Agenda Kampanye Capres dan Cawapres Hari ke-18, Anies Akan Hadiri Refleksi Menyambut Natal dan Tahun Baru