SuaraKalbar.id - Seiring makin tingginya tantangan inflasi pangan, Gapoktan Nekat Maju bermitra dengan PT Topindo Niaga Nusantara, anak perusahaan PT Topindo Solusi Komunika Tbk, untuk meluncurkan Program Penguatan dan Pengembangan Klaster Pangan yang didukung oleh Bank Indonesia.
Program inovatif ini bertujuan untuk menyederhanakan rantai pasok pangan dan memperkenalkan solusi digital terdepan dalam penjualan hasil pertanian.
Gapoktan Nekat Maju, yang dikenal sebagai pelopor dalam pertanian berkelanjutan, akan menggunakan teknologi canggih dari aplikasi Topindoku untuk meningkatkan penjualan secara merata.
Direktur Utama PT Topindo Niaga Nusantara, Yasdi Ismandar menyampaikan rasa bangganya atas partisipasi perusahaan dalam program pengendalian inflasi pangan dari sisi hilir.
Mereka akan memasarkan hasil beras lokal secara digital melalui platform Topindoku, sebagai bagian dari nota kesepahaman implementasi Digital Farming yang digagas oleh Bank Indonesia.
Dengan demikian, masyarakat di area Topindoku Grosir dapat dengan mudah mendapatkan beras lokal dari Gapoktan Nekat Maju di Desa Peniraman, Kalimantan Barat, melalui aplikasi Topindoku yang telah diunduh oleh lebih dari 1 juta pengguna.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menjelaskan bahwa bantuan kepada petani meliputi seluruh proses pertanian, mulai dari pembibitan hingga penanganan pasca panen.
Bank Indonesia turut membantu dalam proses ini. Selain itu, kerjasama dengan aplikasi online Topindoku dan Kelompok Tani Nekat Maju diharapkan dapat membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik melalui pemasaran digital, sehingga mereka tidak terjebak dalam penjualan dengan harga rendah.
Dengan kemitraan yang kuat antara Gapoktan Nekat Maju dan PT Topindo Niaga Nusantara, diharapkan akan terjadi perubahan positif yang signifikan dalam sektor pertanian dan penanganan inflasi pangan.
Baca Juga: Appuri Sambut Baik Keseriusan Pemerintah soal Ekspor Kratom
Program Penguatan dan Pengembangan Klaster Pangan ini bukan hanya merupakan langkah maju bagi pertanian lokal, tetapi juga merupakan contoh nyata dari bagaimana kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman Implementasi Digital Farming pada tanggal 30 April 2024 ini dihadiri oleh beberapa tokoh, termasuk PJ Gubernur Kalimantan Barat, Bapak dr. Harisson, M.Kes, serta perwakilan dari Bank Indonesia, OJK, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat.
Berita Terkait
-
Sebanyak 2.000 Ton Kratom Asal Kapuas Hulu Dikirim ke Amerika Serikat Setiap Bulan
-
Realisasi Tata Niaga Kratom Sudah di Depan Mata, Mendag: Saya dari Awal Mendukung
-
Diduga Pakai Uang Petani Plasma Tanpa Izin, Seorang Kades di Sintang Dilaporkan ke Polisi
-
Kratom Jadi Tumpuan Hidup Sekitar 180 Ribu Petani di Kalbar
-
Appuri Sambut Baik Keseriusan Pemerintah soal Ekspor Kratom
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
BRI Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Pembiayaan FLPP dan KPP
-
Sebuah Bukti Dedikasi: Mantri BRI Ini Hadir Dampingi UMKM di Kepulauan Talaud
-
Kinerja Makin Solid, BRI Perkuat Transformasi Lewat BRIvolution Reignite
-
KUR BRI Antar Perajin Gula Merah Sumenep Tingkatkan Produksi hingga 2 Kali Lipat
-
Viral Video Tak Senonoh Tayang di Videotron Pemkab Melawi, Begini Dugaan Penyebabnya