SuaraKalbar.id - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, resmi mengukuhkan lima Penjabat Sementara (Pjs) Bupati yang kepala daerahnya mengambil cuti untuk mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2024. Pengukuhan ini berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa.
“Ada lima Pjs yang dikukuhkan hari ini, yaitu Penjabat Sementara Bupati Kabupaten Sambas, Bupati Kabupaten Bengkayang, Bupati Kabupaten Sekadau, Bupati Kabupaten Melawi, dan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu,” ungkap Harisson. Dia menegaskan bahwa sesuai dengan peraturan, bupati atau wakil bupati yang ikut Pilkada wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara, sehingga penunjukan Pjs dilakukan dari pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Kelima Penjabat Sementara tersebut meliputi Dra. Marlyna, M.Si, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Sambas; Drs. H. Manto, M.Si, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Bengkayang; Frans Zeno, S.STP, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Sekadau; Ir. Herti Herawati, MMA, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Melawi; dan Ir. Ansfridus Juliardi Anjioe, ME, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.
Harisson menegaskan bahwa hak dan kewajiban Pjs Bupati sama dengan bupati definitif. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di masing-masing kabupaten selama masa kampanye. “Ketika masa cuti para bupati dan wakil bupati selesai, Bapak/Ibu akan kembali bertugas sebagai pejabat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” jelasnya.
Dalam konteks kegiatan PKK, Harisson menegaskan agar kegiatan tersebut tetap berjalan, dengan pendamping Pjs Bupati berperan sebagai ketua. Ia juga mengingatkan bahwa Posyandu harus terus mendapat perhatian, karena merupakan tempat bagi peran serta masyarakat.
Lebih lanjut, Harisson meminta Pjs Bupati untuk memperhatikan kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada, terutama dalam hal pengiriman logistik oleh KPU dan Bawaslu. “Sebagai Pjs Bupati, Anda harus membantu agar kebutuhan logistik dapat terkirim tepat waktu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut untuk tetap netral dan bijak dalam bersosial media.
“Netralitas ASN adalah harga mati dan harus dijaga untuk menghindari masalah di kemudian hari,” tegas Harisson. (Ant)
Berita Terkait
-
Momen Timses Ria Norsan-Krisantus Kurniawan Nyanyi Lagu Kegagalan Cinta saat Cabut Nomor Urut Pilkada Kalbar
-
AHY Serahkan Dukungan Kepada Cagub-Cawagub Kalbar dan Maluku Utara
-
Injury Time Pendaftaran Pilkada 2024, Ini Kandidat Jagoan Demokrat di Kalbar dan Maluku Utara
-
PNS Wanita di Kalbar Ditahan Kasus Pungli Rp4,4 Miliar, Begini Kronologi Kasusnya
-
PDIP Kalbar Beri Warning ke Prabowo: Jangan Lagi Gunakan Cara-cara Pilpres 2024 di Pilkada!
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
Harga Emas Antam Masih Bertahan Tinggi di Level Rp1.541.000/Gram Pada Akhir Pekan
-
Sambut Presiden dengan Kemewahan, Mercedes-Maybach S650 Pullman Jadi Tunggangan Prabowo di Abu Dhabi
-
Tangan Kanan Bongkar Shin Tae-yong Punya Kendala di Timnas Indonesia: Ada yang Ngomong...
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
Terkini
-
Polda Kalbar Perketat Pengawasan Politik Uang Jelang Pilkada Serentak 2024
-
Golkar Kalbar Gelar Sayembara Tangkap Pelaku Politik Uang di Pilgub 2024
-
Kebakaran Hebat Melanda Pasar Melati di Kubu Raya, 8 Kios Hangus Terbakar
-
Kenapa Samsung S24 Ultra Mahal?
-
Kasus Korupsi BP2TD Mempawah Terus Berjalan, Polda Kalbar Pastikan Tidak Mandek