SuaraKalbar.id - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, resmi mengukuhkan lima Penjabat Sementara (Pjs) Bupati yang kepala daerahnya mengambil cuti untuk mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2024. Pengukuhan ini berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa.
“Ada lima Pjs yang dikukuhkan hari ini, yaitu Penjabat Sementara Bupati Kabupaten Sambas, Bupati Kabupaten Bengkayang, Bupati Kabupaten Sekadau, Bupati Kabupaten Melawi, dan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu,” ungkap Harisson. Dia menegaskan bahwa sesuai dengan peraturan, bupati atau wakil bupati yang ikut Pilkada wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara, sehingga penunjukan Pjs dilakukan dari pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Kelima Penjabat Sementara tersebut meliputi Dra. Marlyna, M.Si, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Sambas; Drs. H. Manto, M.Si, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Bengkayang; Frans Zeno, S.STP, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Sekadau; Ir. Herti Herawati, MMA, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Melawi; dan Ir. Ansfridus Juliardi Anjioe, ME, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.
Harisson menegaskan bahwa hak dan kewajiban Pjs Bupati sama dengan bupati definitif. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di masing-masing kabupaten selama masa kampanye. “Ketika masa cuti para bupati dan wakil bupati selesai, Bapak/Ibu akan kembali bertugas sebagai pejabat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” jelasnya.
Dalam konteks kegiatan PKK, Harisson menegaskan agar kegiatan tersebut tetap berjalan, dengan pendamping Pjs Bupati berperan sebagai ketua. Ia juga mengingatkan bahwa Posyandu harus terus mendapat perhatian, karena merupakan tempat bagi peran serta masyarakat.
Lebih lanjut, Harisson meminta Pjs Bupati untuk memperhatikan kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada, terutama dalam hal pengiriman logistik oleh KPU dan Bawaslu. “Sebagai Pjs Bupati, Anda harus membantu agar kebutuhan logistik dapat terkirim tepat waktu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut untuk tetap netral dan bijak dalam bersosial media.
“Netralitas ASN adalah harga mati dan harus dijaga untuk menghindari masalah di kemudian hari,” tegas Harisson. (Ant)
Berita Terkait
-
Momen Timses Ria Norsan-Krisantus Kurniawan Nyanyi Lagu Kegagalan Cinta saat Cabut Nomor Urut Pilkada Kalbar
-
AHY Serahkan Dukungan Kepada Cagub-Cawagub Kalbar dan Maluku Utara
-
Injury Time Pendaftaran Pilkada 2024, Ini Kandidat Jagoan Demokrat di Kalbar dan Maluku Utara
-
PNS Wanita di Kalbar Ditahan Kasus Pungli Rp4,4 Miliar, Begini Kronologi Kasusnya
-
PDIP Kalbar Beri Warning ke Prabowo: Jangan Lagi Gunakan Cara-cara Pilpres 2024 di Pilkada!
Terpopuler
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Daftar 7 Artis Indonesia dan Selebgram Terseret Kasus Judi Online: Dari Wulan Guritno hingga Gunawan Sadbor
Pilihan
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Trump Menang Pilpres AS, Beli Saham Ini Sejak 6 Bulan Lalu Bisa Cuan 191 Persen
-
Ini Kriteria UMKM yang Utangnya di Bank Bisa Dihapus
-
Anak Buah Pimpinan MPR Dikabarkan Jadi Direktur Utama Garuda Indonesia
-
Derbi Indonesia! Duel Samuel Silalahi vs Julian Oerip di UEFA Youth League
Terkini
-
Viral Kakek 65 Tahun Dianiaya Gegara Sengketa Lahan di Kubu Raya
-
Skandal Manipulasi Nilai Guncang Pemilihan Ketua Jurusan di Untan
-
Debat Kedua Pilgub: Midji-Didi Siap Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur Kalbar
-
Anggota DPRD Singkawang Tersangka Kasus Pencabulan Anak Dijemput Paksa di Pontianak
-
Ekspor Kratom Dibuka, Sutarmidji: Perjuangan Panjang yang Membuahkan Hasil