SuaraKalbar.id - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, resmi mengukuhkan lima Penjabat Sementara (Pjs) Bupati yang kepala daerahnya mengambil cuti untuk mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2024. Pengukuhan ini berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa.
“Ada lima Pjs yang dikukuhkan hari ini, yaitu Penjabat Sementara Bupati Kabupaten Sambas, Bupati Kabupaten Bengkayang, Bupati Kabupaten Sekadau, Bupati Kabupaten Melawi, dan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu,” ungkap Harisson. Dia menegaskan bahwa sesuai dengan peraturan, bupati atau wakil bupati yang ikut Pilkada wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara, sehingga penunjukan Pjs dilakukan dari pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Kelima Penjabat Sementara tersebut meliputi Dra. Marlyna, M.Si, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Sambas; Drs. H. Manto, M.Si, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Bengkayang; Frans Zeno, S.STP, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Sekadau; Ir. Herti Herawati, MMA, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Melawi; dan Ir. Ansfridus Juliardi Anjioe, ME, sebagai Pjs Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.
Harisson menegaskan bahwa hak dan kewajiban Pjs Bupati sama dengan bupati definitif. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di masing-masing kabupaten selama masa kampanye. “Ketika masa cuti para bupati dan wakil bupati selesai, Bapak/Ibu akan kembali bertugas sebagai pejabat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” jelasnya.
Dalam konteks kegiatan PKK, Harisson menegaskan agar kegiatan tersebut tetap berjalan, dengan pendamping Pjs Bupati berperan sebagai ketua. Ia juga mengingatkan bahwa Posyandu harus terus mendapat perhatian, karena merupakan tempat bagi peran serta masyarakat.
Lebih lanjut, Harisson meminta Pjs Bupati untuk memperhatikan kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada, terutama dalam hal pengiriman logistik oleh KPU dan Bawaslu. “Sebagai Pjs Bupati, Anda harus membantu agar kebutuhan logistik dapat terkirim tepat waktu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut untuk tetap netral dan bijak dalam bersosial media.
“Netralitas ASN adalah harga mati dan harus dijaga untuk menghindari masalah di kemudian hari,” tegas Harisson. (Ant)
Berita Terkait
-
Dinyanyikan Lagu Kegagalan Cinta, Sutarmidji Santai Tanggapi Sindiran di Pengundian Nomor Urut Pilkada Kalbar
-
Pasangan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan Dapat Nomor Urut Dua di Pilgub Kalbar: Simbol Kemenangan dan Kedamaian
-
Dapat Nomor Urut 1 di Pilgub Kalbar 2024, Sutarmidji: Artinya yang Terbaik dari Semua Calon
-
Midji-Didi Raih Nomor Urut Pertama dalam Pilgub Kalbar 2024
-
Pencarian Korban Kapal Tenggelam di Mempawah: 2 Ditemukan Meninggal, 1 Masih Hilang
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Tak Terima Disita, Pemilik Emas dan Uang Sitaan Kejagung di Kasus Febrie Bakal Ajukan Praperadilan
- Serum Viva untuk Flek Hitam Warna Apa? Ini 2 Varian Terbaiknya
- 5 Rekomendasi Parfum Aroma Vanilla di Alfamart, Wangi Mewah Tahan Lama untuk Harian
Pilihan
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
Terkini
-
Mantri BRI Buka Akses Perbankan hingga Pegunungan Toraja
-
Ribuan Orang di Dunia Jadi Korban Phishing Kratos, Pengelola Dibekuk di Pontianak
-
Pasang Rating BBRI Jadi Overweight, Ini Alasan JPMorgan Berikan Sinyal Positif
-
BRI Perkuat UMKM Eks Pekerja Migran Indonesia Lewat KUR dan Pelatihan Purna Migran
-
Ini Dedikasi Mantri BRI di Sumatera Utara: Menembus Batas Pelosok Demi UMKM Naik Kelas