Kalbar Siap Luncurkan Sekolah Rakyat! Biaya Gratis dengan Fasilitas Mumpuni

SuaraKalbar.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Sosial menyatakan kesiapan penuh mendukung peluncuran program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mengatasi persoalan kerentanan sosial di daerah.

“Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengatasi kerentanan sosial di daerah,” ujar Kepala Dinas Sosial Kalbar, Raminuddin, dalam keterangannya di Pontianak, Kamis (17/7).

Pelaksanaan program Sekolah Rakyat secara nasional dimulai pada 14 Juli 2025, sesuai Surat Keputusan dari Kementerian Sosial. Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang dinilai paling siap menjalankan program ini.

Raminuddin menyebutkan bahwa fasilitas yang disiapkan bagi siswa terbilang sangat lengkap dan memadai. Anak-anak akan memperoleh berbagai perlengkapan kebutuhan sekolah dan kehidupan sehari-hari secara cuma-cuma.

“Anak-anak akan menerima pakaian seragam, pakaian olahraga, pakaian tidur, meja belajar, tempat tidur, dan bahkan gadget untuk pembelajaran digital. Namun penggunaan gadget akan diawasi secara ketat,” jelasnya.

Menurutnya, penyediaan perangkat digital dimaksudkan agar anak-anak tidak tertinggal dalam kemampuan literasi digital. Gadget hanya dapat digunakan selama proses belajar-mengajar dan tidak diperbolehkan dibawa pulang. Pemantauan dilakukan oleh tenaga pendidik khusus yang telah ditugaskan.

Fasilitas asrama juga dirancang dengan standar kenyamanan tinggi. Setiap kamar ber-AC, dilengkapi toilet dalam, shower, pemanas air, serta tempat tidur untuk empat siswa per kamar. Sementara itu, pengajar akan menempati kamar terpisah berisi dua orang.

Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan memiliki empat ruang kelas dengan pembagian dua rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD, serta masing-masing satu rombel untuk SMP dan SMA. Total kapasitas siswa yang ditargetkan mencapai 90 anak dari keluarga miskin di Kalimantan Barat.

Baca Juga: Disdukcapil Pontianak Klarifikasi Dugaan Dokumen Palsu dalam Kasus Perdagangan Bayi ke Singapura

Terkait rekrutmen tenaga pengajar dan kepala sekolah, Raminuddin mengaku pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Namun, koordinasi telah dilakukan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar untuk menyiapkan tenaga pengajar sementara.

"Kami sedang menunggu keputusan resmi untuk penempatan guru dan kepala sekolah. Dalam waktu dekat juga akan digelar rapat lanjutan bersama Kemensos mengenai rekrutmen," tambahnya.

Pendaftaran siswa dibuka mulai 14 Juli hingga 17 Juli 2025. Setiap calon peserta akan diverifikasi secara ketat oleh Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDMPKH) melalui home visit untuk memastikan hanya anak-anak dari keluarga rentan yang diterima.

"Kami tidak ingin ada manipulasi data. Kalau ngaku miskin tapi rumahnya ternyata mewah, tentu tidak bisa diterima. Karena itu kita lakukan kunjungan langsung ke rumah," tegas Raminuddin.

Dinas Sosial mencatat ada sekitar 600 orang SDMPKH yang tersebar di seluruh Kalbar dan telah ditugaskan untuk proses pendataan serta penjangkauan calon peserta didik.

Pembangunan dan penataan infrastruktur Sekolah Rakyat dilakukan oleh Satuan Kerja PUPR Kalbar dan ditargetkan rampung pada awal Agustus 2025. Dengan target ini, proses belajar-mengajar diharapkan bisa dimulai pada pertengahan Agustus.