Gibran Minta Mundur ke Prabowo, Mengapa Kini Bicara Dokumen SD hingga Ijazah S1?

Terbitnya salinan putusan menjadi penting karena publik dapat melihat secara lebih lengkap pertimbangan hukum dan amar yang dijatuhkan majelis hakim.

Adapun rencana PK yang disebut Gibran perlu memperhatikan ketentuan hukum acara. Peninjauan kembali bukan pemeriksaan ulang tanpa batas. Ada persyaratan dan alasan tertentu yang harus dipenuhi, termasuk ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan.

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa dan pengajuannya tidak otomatis menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dengan demikian, rencana koordinasi dengan Dikdasmen yang disampaikan Gibran masih perlu ditunggu kejelasan teknisnya, termasuk siapa pihak yang akan mengajukan PK dan apa dasar hukum permohonannya.

Gibran Tidak Ingin Polemik Berkepanjangan

Dalam pernyataan yang sama, Gibran mengatakan menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan saran masyarakat mengenai persoalan yang sedang berkembang.

Ia berharap dinamika tersebut tidak berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.

"Saya menghormati seluruh apresiasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga: Prabowo Datang ke Titik Karhutla Kubu Raya, Minta Pemadaman Dipercepat

Prasetyo menjelaskan Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat itu. Namun, dalam diskusi, Prabowo memberikan sejumlah saran dan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.

Sementara itu, Istana menyatakan pemerintah tetap menjalankan tugas seperti biasa. Belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran yang telah diproses secara konstitusional.

Dengan munculnya pernyataan terbaru tersebut, perhatian publik kini tertuju pada tindak lanjut dua langkah hukum yang disebut Gibran. Pertanyaan berikutnya bukan hanya apakah ia akan membawa dokumen pendidikan dari SD hingga S1, tetapi juga bagaimana rencana PTUN dan PK ke MA dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.