Tapi dalam Omnibus law terdapat wacana semua persyaratan yang sudah diatur akan dihapus sehingga bisa bekerja sebebas-bebasnya di Indonesia.
Kelima, jaminan sosial terancam hilang diakibatkan karena sistem kerja yang fleksibel. Untuk bisa mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka harus ada kepastian pekerjaan.
Keenam, menghilangkan sanksi piana bagi pengusaha padahal dalam UU nomor 13 tahun 2003 disebutkan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh misalnya pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum.
Masih menurut Hatir, poin yang menjadi catatan tersebut sudah diserahkan kepada Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kalteng. Memang, selama ini SBSI juga sering menyalurkan suara lewat partai berlambang mercy ini.
Baca Juga:Pengesahan Banjir Kecaman, Begini Cara Baca UU Cipta Kerja
Dijadwalkan bersama tiga organisasi buruh lainnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), akan menyerahkan tuntutan tersebut ke DPRD Kalteng.
"Jadi tidak akan melakukan aksi demo besar-besaran di lapangan, karena ini dalam masa pandemi. Kami ingin mempertajam lagi terkait penolakan RUU omnibus law Ciptaker disahkan."
