SuaraKalbar.id - Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kalimantan Barat melakukan demo tolak UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Kalbar, Selasa (12/10/2020).
Pantauan SuaraKalbar.id, kaum buruh memadati lokasi jalan raya, dengan kondisi pagar kantor DPRD Kalbar ditutup sejak pagi.
Sambil membentangkan spanduk, mereka berorasi meminta agar pemerintah dan DPR mencabut Ombibus Law UU Cipta Kerja karena dinilai menyengsarakan.
Sementara ratusan aparat kepolisian tampak melakukan penjagaan ketat di area Kantor DPRD Kalbar.
Baca Juga:Jelang Demo PA 212, Polisi Tutup Akses Jalan Menuju Istana Sejak Malam
"Kami memperjuangkan hak kami, kami jangan dibuang, mantan saja yang dibuang," teriak salah satu orator.
Beberapa perwakilan dari buruh berbagai wilayah di Kalbar telah melakukan audiensi kepada para anggota DPRD terkait Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
Dalam hal ini para buruh meminta agar aspirasi mereka bisa disampaikan dan diterima secara baik.
“Semoga aspirasi kita ini dapat diterima dengan baik oleh bapak ibu dewan di sana,” ungkapnya.
Sebelumnya demonstrasi juga dilakukan ribuan mahasiswa di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (8/10). Tuntutannya sama yakni meminta pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja.
Baca Juga:Halangi Advokat, Tim Advokasi Demokrasi Sebut Polisi Langgar Konstitusi
Demonstrasi tolak UU Cipta Kerja tersebut berujung bentrok. Sejumlah oknum pendemo diamankan lantaran diduga bertindak anarkis.
Pada Jumat (9/10), Gubernur Kalimantan Barat menemui pendemo yang berunjuk rasa di depan kantor gubernur.
Dalam pertemuan itu, Sutarmidji menegaskan dirinya menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pemerintah dan DPR, Senin (5/10).
Ia juga menyebut telah melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo agar segera mencabut dan mengeluarkan Perpu terkait aturan tersebut.
"Saya menolak untuk terbitkannya UU Cipta kerja atau Omnibus Law, saya sudah meminta Presiden Joko Widodo dapat segera mencabutnya," katanya di hadapan para pendemo.
Kontributor : Eko Susanto
