SuaraKalbar.id - Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar impor oksigen dari Malaysia setelah kehabisan stok oksigen. Malaysia pun memberikan bantuan.
Pemerintah Malaysia membantu pengadaan 95 ton oksigen untuk penanganan Covid-19 di Kalimantan Barat. Ada kisah perjuangan dibalik misi kemanusiaan ini.
Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Kuching Yonny Tri Prayitno saat ditemui di zona netral perbatasan Indonesia-Malaysia di antara Border Entikong, Sanggau dan Tebedu, Sarawak, menceritakan awal perjuangan mendapatkan pasokan oksigen ini.
Pada masa pandemi Covid-19 ini, memang ada pelarangan ekspor impor melalui perbatasan. Sementara, ada permintaan bantuan oksigen dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji pada 19 Juli 2021. Kala itu mendekati libur Idul Adha pada 20 Juli 2021.
Baca Juga:10 Alat Musik Tradisional Kalimantan Barat, dari Sape sampai Hadrah
"Dari situ, lalu saya coba melakukan pendekatan dengan Ketua Menteri Sarawak. Kita mulai dengan berkirim surat. Lalu malam Rabu 21 Juli kita dapat kabar ada persetujuan dan dukungan," jelas Yonny.
Lalu pada Kamis, 22 Juli 2021, bertepatan dengan Hari Sarawak, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg membuat pernyataan di media massa Malaysia untuk mendukung dan membantu pasokan oksigen.
Setelah mendapat keputusan bantuan ini, Pemerintah Kalbar akhirnya mengirimkan Iso Tank perusahaan swasta ke Border Entikong untuk dibawa ke Sarawak. Setelah berproses pengisian di Sarawak, Iso Tank tersebut dikirim balik ke Kalbar.
Kemudian pada malam harinya, sambung Yonny, Iso Tank dibawa menuju Entikong. Bahkan saat itu pihaknya dibantu untuk dibukanya border hingga pukul 21.00 Wib.
"Ini cerita untuk pengiriman satu Iso Tank pertama. Kemudian pada Jumat 23 Juli kita proses semuanya dalam satu hari. Perjuangan untuk mempercepat proses ini hanya terhambat hari libur," jelas Yonny.
Baca Juga:Kalbar Impor Oksigen dari Malaysia, BC: Totalnya Sudah 95 Ton
Dikatakan dia, dalam kondisi tertentu apalagi darurat, pelaksanaan ekspor impor oksigen bisa dilakukan Pemerintah Sarawak dengan Kalbar. Selama ini masih satu rumpun atau perbatasan darat. Artinya, tidak perlu harus menunggu persetujuan pemerintah pusat.
