SuaraKalbar.id - Ketua DPR Puan Maharani meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memecat pegawai yang terlibat dan berkomplot dengan mafia tanah.
Menurut Puan, ini kasus perampasan tanah oleh para mafia selama ini, tidak terlepas dari keterlibatan oknum di pemerintah.
“Pecat apabila ada oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah," katanya, dikutip dari Suara.com, Jumat (19/11/2021).
Puan mengatakan, kasus pertanahan yang kerap terjadi menunjukkan administrsi dan pengelolaan yang belum maksimal. Sehingga hal itu harus menjadi perhatian kementerian terkait untuk segera memperbaiki.
Baca Juga:Ini Detik-Detik Nirina Zubir Marah dan Akhirnya Walk Out dari Acara tvOne
Puan menilai perlu dibentuk satuan tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal Kementerian ATR/BPN. Ia sekaligus mengingatkan BPN agar melakukan penyaringan yang ketat untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
“Instansi yang memiliki kewenangan harus berupaya mencari SDM yang berintegritas agar masyarakat merasa aman ketika mengurus harta bendanya,” kata Puan.
Ia mengingatkan Kementerian ATR/BPN agar tidak takut dan gentar menghadapi jaringan mafia tanah. Pemerintah bersama penegak hukum harus bisa bergandengan tangan untuk menghentikan praktik-praktik mafia tanah yang merajalela.
“Tingkatkan kerja sama lintas lembaga agar pencegahan dan penanganan lebih cepat terselesaikan,” ujar Puan.
Baca Juga:Minta Kementerian ATR Tak Gentar, Puan Maharani: Pecat Pegawai yang Terlibat Mafia Tanah!
