SuaraKalbar.id - Kasus ujaran Kalimantan tempat jin buang anak yang diucapkan Edy Mulyadi hingga kini amsih berlanjut. Edy yang sebelumnya mendapatkan panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut mangkir dari panggilan Bareskrim Polri pada Jumat (28/1/2022).
Kuasa Hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir mengatakan pihaknya meminta penyidk untuk menunda pemeriksaan terhadap kliennya tersebut. Dia beralasan, pemanggilan kepada kliennya tersebut tidak sesuai dengan KUHAP.
"Alasannya pertama, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHAP. Ini kami mau memasuki surat ini dulu (permintaan penundaan pemeriksaan)," kata Kadir di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/1/2022) pagi tadi.
Kemudian untuk alasan kedua, Kadir mengemukakan, jika Edy Mulyadi karena berhalangan hadir namun tidak menyebut lebih detail alasan tersebut.
Baca Juga:Polri Layangkan Panggilan Kedua Ke Edy Mulyadi, Jika Mangkir Bakal Dijemput Paksa
"Pak Edy Mulyadi tidak bisa hadir hari ini, ada halangan. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri," katanya.
Merespons ketidakhadiran Edy tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyebut, jika sebelumnya Edy Mulyadi menyatakan bersedia hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini, Jumat (28/1/2022).
"Kalau sekarang beralasan untuk menunda kehadiran ya kita kirim panggilan kedua. Nggak datang lagi, ya kita panggil ketiga dengan perintah membawa,” katanya.
Sebelumnya, Tim Hukum Edy Mulyadi yang tergabung dalam Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat (KPAU) menyebut surat panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik kepada Edy Mulyadi tidak dijelaskan terkait ringkasan peristiwa yang menjadi dasar kliennya dipanggil untuk diperiksa.
Dalam surat pemanggilan tersebut, hanya memuat persangkaan pasal terkait adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
"Panggilan hanya menerangkan pasal-pasal yang diduga peristiwa tindak pidana tanpa menjelaskan uraian peristiwanya sehingga tidak diketahui alasan pemanggilan secara jelas," kata Ahmad Khozinudin kepada wartawan, Kamis (26/1/2022) kemarin.
Ahmad menduga panggilan pemeriksaan ini terkait dengan pernyataan Edy Mulyadi tentang lokasi Ibu Kota Negara (IKN) 'Kalimantan Tempat Jin Buang Anak'.
Pernyataan tersebut, kata Ahmad, sejatinya telah dijelaskan oleh Edy Mulyadi merupakan kiasan, bukan makna sebenarnya.
"Ungkapan ini lazim diucapkan di Jakarta. Bahkan, almarhum Ciputra sebelum mengubah kawasan Pondok Indah sebagai Kawasan elite seperti saat ini, dahulu kawasan pondok indah lazim disebut dengan tempat jin buang anak. Karena kawasan Pondok Indah, dahulu sepi, bahkan seram, banyak tanah kosong dengan tanaman rerimbunan," katanya.
Lantaran itu, Ahmad meminta Polri untuk bertindak adil. Salah satunya, yakni dengan turut memproses hukum Arteria Dahlan terkait kasus bahasa Sunda.
"Tidak boleh hanya ujaran Edy Mulyadi yang dianggap 'menyinggung' masyarakat Kalimantan yang diproses hukum, sementara ujaran Arteria Dahlan tentang bahasa Sunda yang lebih dahulu dituntut masyarakat Sunda malah dikesampingkan. Polri harus bersikap adil, polri harus bertindak Presisi," bebernya.
"Tidak boleh ada kekebalan hukum kepada satu warga negara, mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945," katanya.
Untuk diketahui, Edy Mulyadi merespons pemindahan ibu kota negara ke Kawasan Penajam Paser Utara dan Sepaku yang berada di Kalimantan Timur. Menurut Edy, tempat tersebut terpencil dan tak akan ada orang yang mau pindah atau berinvestasi ke sana.
"Ini (Jakarta) ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, lalu dijual, pindah di tempat jin buang anak (Kalimantan). Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak dan genderuwo tidak apa-apa bangun di sana," ucap Edy Mulyadi.
