Dukung IKN, Pemprov Kalbar akan Sinkronkan Tata Ruang dengan Pertahanan Negara

Harisson mengungkapkan, pembangunan kawasan baik itu jalan maupun pelabuhan harus sinkron dengan pertahanan dan keamanan negara.

Bella
Jum'at, 18 Maret 2022 | 20:02 WIB
Dukung IKN, Pemprov Kalbar akan Sinkronkan Tata Ruang dengan Pertahanan Negara
IKN Nusantara. [Humas Kementerian PUPR]

SuaraKalbar.id - Terkait rencana pembangunan IKN Nusantara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mendukung pembangunan IKN dengan menyinkronkan penataan tata ruang wilayah Kalbar dengan pertahanan negara guna mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat Harisson.

"Misalnya wilayah yang nanti secara darurat harus digunakan sebagai landasan pesawat tempur jadi bangunan di daerah tersebut tidak boleh tinggi," kata Harisson di Pontianak, Jumat.

Harisson mengungkapkan, pembangunan kawasan baik itu jalan maupun pelabuhan harus sinkron dengan pertahanan dan keamanan negara.

Baca Juga:SoftBank Mundur dari Daftar Investor, Kepala Otorita IKN: Jangan Khawatir, Ini Hanya Proses

"Pertahanan negara bukan hanya tugas militer, tapi pemerintah dan juga rakyat," tuturnya saat diwawancarai dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penataan ruang wilayah pertahanan nasional bagi kepentingan wilayah darat, laut, dan udara di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar.

Menurut Harisson, ancaman terorisme, radikalisme, dan separatisme merupakan ancaman serius keutuhan bangsa Indonesia termasuk juga meningkatnya kriminalitas, human trafficking, dan narkotika.

"Hal ini diperkuat dengan semakin lemah rasa kebersamaan, seperti gotong royong untuk menghadapi perkembangan ancaman yang beragam," kata Harrison.

Selain itu dirinya juga menegaskan pembangunan infrastruktur yang masif belakang ini sangat mungkin disinergikan dengan konsep penataan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara.

"Pembangunan pelabuhan, landasan terbang, jalan bebas hambatan, jembatan, ini harus sinkron dengan keamanan dan pertahanan negara, sudah tentu wilayah tertentu harus disebut wilayah strategis," ungkapnya.

Baca Juga:Polemik Status Tanah di Wilayah Pembangunan IKN Nusantara, Moeldoko: Pemindahan IKN Sudah Final

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini