SuaraKalbar.id - Terkait anggaran pakaian dinas anggota DPRD DKI tahun ini yang mencapai Rp1,7 miliar, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengaku belum mengetahui anggran tersebut akan digunakan untuk apa saja.
"Kami gak tahu, Rp1,7 miliar untuk apa aja. Mesti tanya setwan (sekretariat dewan), alokasi anggaran itu untuk apa saja," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut Gembong menjelaskan, terkait masalah anggaran yang diperuntukkan untuk baju dinas anggota dewan memang ada, tapi yang lebih mengetahui adalah sekretariat dewan (setwan).
"Seingat saya ada. Tetapi, nominalnya saya tak tahu. Setwan tahu karena anggarannya di setwan," terangnya.
Baca Juga:52 Anggota DPRD Sulawesi Selatan Belum Lapor Harta Kekayaan, KPK: Besok Terakhir, Wajib Aturannya
Anggota Komisi A DPRD DKI ini menjelaskan secara detail, baju yang biasa diberikan setiap tahunnya kepada anggota dewan merupakan baju yang biasa dipakai untuk kegiatan dinas dan bukan model safari.
"Baju yang kayak model-model bukan safari ya tapi ya untuk ke dinas, lapangan, misalnya kunjungan-kunjungan kerja, model-model seperti itu," jelasnya.
Kemudian, dirinya mengungkapkan, hanya baju dinas yang dibagikan setiap tahunnya, salah satunya juga jas sama pakaian dinas harian (PDH) dan juga baju adat Betawi.
"Kalau gak salah, itu dua jas sama pakaian dinas harian, tahun kemarin itu ada baju Betawi juga. Mungkin itu yang ada sarungnya segala, kalau gak salah," ungkap Gembong.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DRPD DKI Jakarta tahun ini.
"Sekitar Rp16 juta dan ada PPN, keuntungan si tukang jahit," terang Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Antara
