Ratusan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah PDIP Teken Surat Komitmen, Ada Sanksi Jika Dilanggar

Tentu saja sanksi pemecatan dari partai, kata Hasto.

Bella
Jum'at, 17 Juni 2022 | 07:00 WIB
Ratusan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah PDIP Teken Surat Komitmen, Ada Sanksi Jika Dilanggar
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. [Dok.Antara]

SuaraKalbar.id - Sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menandatangani surat komitmen.

Surat komitmen tersebut berisi komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak melakukan korupsi, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

“Jadi, ini tadi Ibu Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215 orang, untuk menandatangani surat komitmen,” beber Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis.

Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada para kader mengenai pentingnya untuk menjadi pemimpin, bukan pejabat.

Baca Juga:Hasto Kunjungi Gibran di Barak Sekolah Partai PDIP, Ceritakan Sejarah Megawati Saat di Asmara Haji Sukolilo Surabaya

Menjadi pemimpin memiliki tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat.

“Karena itulah, Ibu mengingatkan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap. Kekuasaan itu harus turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dan keliling untuk memahami rakyat yang dipimpinnya, di wilayahnya,” ujar Hasto.

Hasto juga menerangkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan seringkali memiliki aspek yang sangat kompleks.

Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjadikan penyelesaian masalah rakyat sebagai prioritas utama.

Hasto menegaskan, sebagai sanksi pelanggaran surat komitmen, partai tidak akan memberikan advokasi terhadap kader yang berulang kali mendapatkan peringatan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Baca Juga:Hasto Bertanya Bagaimana Rasanya Tidur di Barak, Gibran: Seru Pak!

“Tentu saja sanksi pemecatan dari partai,” kata Hasto.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini