SuaraKalbar.id - Pemerintah Indonesia kini telah menargetkan perluasan kawasan konservasi mencapai 30 persen yang targetnya akan tercapai pada 2045. Program tersebut dikenal dengan istilah MPA Vision 30x45.
Adapun target tersebut, rencananya akan diterapkan dengan tiga tujuan yakni perlindungan keanekaragaman
hayati laut, perikanan berkelanjutan yang utamanya terletak di perairan lepas pantai, serta karbon
biru.
Demi mendukung proyeksi nasional tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Konservasi Indonesia (KI) dan mitra pemerintah lainnya, menyiapkan skema kawasan konservasi perairan (KKP) lepas pantai atau offshore MPA yang mulai disosialisasikan konsepnya pada
Konferensi Nasional Ke-11 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut, dan Pulau-Pulau Kecil di
Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (28/11/2023) sore.
Di Kalbar sendiri, ada lima KKPD pada lima kabupaten pesisir dengan total luas mencapai 664.674,16 ha. Lima KKPD di Kalbar tersebut adalah KKPD Paloh, KKPD Pulau Randayan, KKPD Pulau Kubu Raya dan Kayong Utara, KKPD Pulau Kendawangan.
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan mengatakan bahwa offshore MPA memiliki nilai yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi biru Indonesia.
“Memang ada potensi laut lepas ini dalam mendukung pengembangan ekonomi biru khususnya yang penangkapan ikan terukur. Kemudian, dia juga bisa menjaga dan melindungi sistem oseanografi secara keseluruhan, dan itu pasti akan mendukung lima inisiatif penerapan ekonomi biru," terangnya.
Tidak hanya itu, menurut Firdaus dari penelitian-penelitian terkait nantinya juga akan menjadi khasanah baru juga yang akan dikaji secara mendalam nantinya.
Menurut Firdaus, beberapa negara besar telah menggunakan dan mengaplikasikannya di atas 12 mil wilayah ZEE. Sedangkan untuk Indonesia, di beberapa penelitian awal ditemukan salah satu potensinya di wilayah barat Sumatra dan selatan Jawa sebagai kawasan EBSA (ecologically and biologically significant areas) yang luasnya sekitar 60 juta hektare (ha).
“Kelayakan teknis, legal, administrasinya memang masih perlu dikaji. Tapi yang pasti, mulai hari ini kita sudah mengenalkan satu diskusi bagaimana kita menjaga wilayah-wilayah yang punya kerentanan dari sisi keanekaragaman hayati, ekonomi, dan geopolitik,” imbuhnya.
Baca Juga:Viral Bocah 7 Tahun di Sandai Ketapang Disiksa Orang Tua Angkat hingga Meninggal Dunia
Selain masih perlu dikaji, Firdaus juga mengakui bahwa masih ada banyak hal yang perlu diperhatikan, termasuk soal manfaatnya terhadap warga di pesisir.
"Nah ini bagian dari kritik justru yang harus di diperhatikan atau ditunjukkan itu bagaimana benar benar ada manfaat bagi masyarakat pesisir pantai barat Sumatera Selatan, jawa ketika ada kawasan kali besar di Samudra hindia yang masih di dalam ZTE kita," kata Firdaus.
"Contohnya tadi kan kalau yang di Minahasa kan soal tuna, tuna itu ternyata kan anaknya banyak di perairan yang diusulkan jadi kawasan konservasi lepas pantainya gitu ya. Nah sekarang bagaimana itu kemudian memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya? Untuk penangkapan misalnya. Itu yang harus banyak dilihat," lanjutnya.
Beruntung, hingga saat ini menurut Firdaus potensi gesekan dengan masyarakat lokal terkait konservasi wilayah pesisir ini juga minim ditemukan.
"Tapi so far saat ini ya potensi konflik dengan masyarakat lokalnya masih belum begitu kelihatan ya (karena) jauh dari bibir pantai gitu, jauh dari halaman rumah dia," kata Firdaus.
