SuaraKalbar.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah tegas untuk membantu warga yang terdampak banjir di Kabupaten Landak. Sebanyak 62.470 kg atau setara dengan 62,47 ton beras dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
Keputusan tersebut diambil setelah menerima usulan dari Pj. Bupati Landak, Surat Nomor 800.1.12.4/DKPP-BKP tanggal 16 Januari 2024, yang mengajukan permohonan bantuan pangan pokok berupa beras.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Herti Herawati, menjelaskan bahwa wilayah yang terkena dampak banjir meliputi Kecamatan Ngabang, Kuala Behe, Meranti, Air Besar, Menyuke, Sengah Temila, dan Sebangki. Total korban banjir di wilayah tersebut mencapai 27.354 jiwa atau 7.494 kepala keluarga.
Dirinya menjelaskan bahwa setiap kepala keluarga menerima 10 kilogram beras.
Baca Juga:PJ Gubernur Kalbar Harisson Ajak Masyarakat Menerima Hasil Pemilu dengan Lapang Dada
Provinsi Kalimantan Barat, sebagai wilayah yang terletak di sekitar garis khatulistiwa, rentan terhadap perubahan iklim muson.
"Perubahan iklim global telah menyebabkan terjadinya perubahan ekstrim dalam cuaca, yang sering kali berujung pada bencana banjir akibat intensitas hujan yang meningkat selama musim penghujan," tutur Herti Herawati.
Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar, Harisson, menekankan pentingnya cadangan pangan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, terutama di luar musim panen atau di daerah yang mengalami defisit pangan.
"Penyaluran bantuan pasca-bencana menjadi salah satu langkah antisipatif untuk mengatasi kondisi rawan pangan akibat bencana alam," ujar Harisson.
Dia juga menambahkan bahwa distribusi cadangan pangan yang merata di setiap tingkat pemerintahan, dari kabupaten/kota hingga desa, merupakan strategi utama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Barat secara keseluruhan.
Baca Juga:Harga Beras Masih Tinggi di Pontianak
"Langkah ini menunjukkan pentingnya strategi penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan secara merata di semua tingkatan pemerintahan, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan secara menyeluruh di Kalimantan Barat," tambah Harisson.
