SuaraKalbar.id - Ternyata Ini Alasan Bupati Kubu Raya Pilih Pesantren ketimbang Barak Militer untuk Tempat Membina Anak Bermasalah
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mengambil langkah unik dan penuh pertimbangan dalam menangani persoalan kenakalan remaja.
Alih-alih menggunakan pendekatan ala militer, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, memilih pendekatan spiritual melalui pesantren sebagai sarana pembinaan bagi anak-anak dengan perilaku menyimpang.
“Menurut kami, pembinaan terhadap anak-anak dengan perilaku menyimpang lebih efektif dilakukan melalui pendekatan moral dan keagamaan, bukan dengan menempatkan mereka di barak militer,” kata Sujiwo di Sungai Raya, Rabu (7/5).
Baca Juga:Perpisahan Sekolah Dilarang Glamor! Disdikbud Kalbar Keluarkan Peringatan Keras
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Kubu Raya memiliki banyak pondok pesantren serta para ustadz yang memahami karakter anak muda.
Pendekatan berbasis nilai agama dinilai lebih membangun secara batiniah dan menyentuh sisi emosional anak-anak, yang cenderung rentan secara psikologis.
Sujiwo juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa pelatihan di barak militer bisa berdampak negatif jika tidak dilakukan dengan pendekatan yang tepat.
Ia menilai ada potensi anak-anak justru merasa lebih kuat secara fisik dan menyalahgunakan kemampuan tersebut untuk melakukan tindakan yang menyimpang setelah keluar dari pelatihan militer.
“Pembinaan moral dan spiritual lebih tepat untuk anak-anak remaja. Kita ingin mereka pulih secara batiniah, bukan malah merasa gagah setelah dilatih secara fisik,” tegasnya.
Baca Juga:Tekan Balap Liar, Wali Kota Singkawang Kirim Remaja ke Rindam XII Tanjungpura
Menanggapi kebijakan jam malam yang mulai diterapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk menekan angka tawuran remaja, Bupati Sujiwo menyatakan bahwa langkah tersebut belum dibutuhkan di wilayah Kubu Raya.
Ia menyebut kondisi keamanan di wilayahnya masih terkendali, dan belum ada indikasi kuat yang memerlukan penerapan pembatasan aktivitas malam hari.
“Kami akan tetap berkoordinasi dengan Polres Kubu Raya yang rutin melakukan patroli. Selama ini, kasus seperti balap liar dan tawuran remaja di Kubu Raya nyaris tidak terjadi. Jadi, belum ada urgensi untuk memberlakukan jam malam,” katanya.
Pemkab Kubu Raya, lanjut Sujiwo, akan terus fokus pada strategi pencegahan dengan mengedepankan pembinaan moral, patroli rutin dari aparat keamanan, serta pendekatan emosional yang bisa menyentuh hati nurani para remaja.
“Selama kondisinya masih kondusif seperti sekarang, kita fokuskan pada pencegahan. Kalau nanti muncul kasus yang mengarah ke sana, barulah kita evaluasi dan ambil langkah lebih lanjut,” ujarnya.
Sebelumnya, sempat viral di media sosial, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menerapkan kebijakan mengirim siswa yang berperilaku menyimpang ke barak militer untuk mengikuti pendidikan karakter.
Langkah tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 43/PK.03.04/KESRA yang memuat 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.
Kategori perilaku menyimpang yang dimaksud meliputi keterlibatan dalam tawuran, kecanduan bermain game, kebiasaan merokok, konsumsi minuman keras, hingga aksi balapan liar di jalanan.
Siswa-siswa dengan catatan semacam itu diprioritaskan untuk dikirim ke barak TNI sebagai bagian dari program pembinaan karakter.
Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap program tersebut dan berencana mengusulkan penerapannya secara lebih luas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Di sisi lain, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai bahwa pelibatan lembaga militer dalam pendidikan untuk masyarakat sipil sebaiknya dievaluasi kembali.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan TNI dan Polri dalam dunia pendidikan sebaiknya sebatas pada edukasi karier, bukan sebagai institusi pelatihan disipliner bagi anak-anak yang dianggap bermasalah.
Program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi telah berjalan di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung.
Pada Jumat (2/5/2025), sebanyak 39 siswa SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarganya, dikirim untuk mengikuti pelatihan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.
Di Bandung, 30 pelajar yang dianggap memiliki perilaku menyimpang menjalani program serupa di Rindam III Siliwangi.
Program ini melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pelatihan selama 14 hari, dengan fokus pada pembentukan karakter dan penanaman nilai bela negara.
