- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada tanggal 10 November 2026.
- Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran melalui putusan pada 30 Oktober 2026.
- Gibran berencana menempuh jalur hukum lanjutan melalui PTUN dan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
SuaraKalbar.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dua langkah hukum yang menjadi bagian dari arah penyelesaian polemik dokumen pendidikannya setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).
Dalam pernyataan di Kantor Wakil Presiden, Gibran menyebut Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan pembuktian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan baru setelah pertemuan Gibran dengan Prabowo berlangsung sekitar dua setengah jam di Istana Kepresidenan.
Baca Juga:Prabowo Datang ke Titik Karhutla Kubu Raya, Minta Pemadaman Dipercepat
Dua jalur yang disebut Gibran itu memiliki mekanisme hukum berbeda. PTUN berkaitan dengan sengketa tata usaha negara, sedangkan PK merupakan upaya hukum luar biasa untuk meminta pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yang ditentukan undang-undang.
Gibran Akan Hadirkan Dokumen Pendidikan dari SD hingga S1
Hal yang menarik dari pernyataan Gibran adalah rencananya menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembuktian yang ingin disampaikan Gibran tidak hanya akan berfokus pada satu dokumen pendidikan. Ia menyebut akan membawa keseluruhan dokumen riwayat pendidikannya dari SD sampai S1.
Namun, persoalan hukum yang menjadi perhatian dalam perkara di MA secara spesifik berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Baca Juga:15 Narapidana di Rutan Pontianak Dibebaskan Lewat Amnesti Presiden Prabowo
Karena itu, dokumen pendidikan dari jenjang lain perlu dilihat dalam konteks pembuktian yang relevan dengan objek sengketa. Kehadiran dokumen tambahan tidak serta-merta mengubah amar putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.
Gibran belum merinci dokumen apa saja yang akan diserahkan, kapan proses tersebut dimulai, maupun bagaimana mekanisme pengajuan langkah hukum yang disampaikannya.
Putusan MA yang Menjadi Pangkal Persoalan
Polemik ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut diketok pada 30 Oktober 2026 dan salinannya dipublikasikan pada Selasa (10/11/2026).
Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan kasasi penggugat terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan itu membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah.
Perkara tersebut sebelumnya melewati proses di PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Gugatan pada tingkat pertama tidak diterima, kemudian putusan itu dikuatkan pada tingkat banding sebelum akhirnya MA mengabulkan kasasi.
