Gubernur Kalbar Sutarmidji Minta Jokowi Cabut UU Cipta Kerja

SuaraKalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta Presiden Joko Widodo terbitkan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan atau Perppu UU Cipta Kerja. Sutarmidji minta Jokowi cabut UU Cipta Kerja.

Pernyataan itu ia tulis melalui akun facebook miliknya bernama @Bang Midji .

Langkah tersebut diambilnya demi menghindari pertentangan di masyarakat banyak agar tak semakin meluas.

Apalagi diketahui ribuan orang telah melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kalimantan Barat sebagai wujud menolak di sahkannya UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Demo Koalisi Rakyat Riau Sempat Ricuh, Aparat Kembali Kendalikan Situasi

"Assalamualaikum, selamat sore, saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnye mengeluarkan Perpu yg menyatakan mencabut Omnibus Law, UU Cipta Kerja demi terhindarnya pertentangan di masyarakat dan tidak mustahil semakin meluas," tulis Sutarmidji.

Orang nomor satu di Kalbar ini juga menilai undang-undang yang baik mesti dibuat dengan rasa keadilan dan berguna untuk masyarakat.

"Undang-undang yang baik harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dlm masyarakat," tulisnya lagi.

Sutarmidji sapaan akrabnya ini sebelumnya telah berpesan kepada massa melakui media sosialnya yang melakukan unjuk rasa agar tidak terpancing provokasi dan tetap mengikuti prosedur saat menyampaikan suara hati kepada wakil rakyat yang berada di DPRD Kalimanyan Barat.

"Bagi adik adik yang melakukan penyampaian suara hati nurani mereka berkenaan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Provinsi Kalbar. Pesan saya jaga ketertiban dan jaga aset kita bersama. Yang terbaik untuk pekerja dan masyarakat. itu juga suara kita bersama. Sampaikan tuntutan dan selaku gubernur akan meneruskan," terangnya.

Baca Juga: Foto Epicnya saat Demo Viral, Ini Sosok Gadis yang Orasinya Berapi-api

Sutarmidji meyakinkan setiap kebijakan yang dibuatnya adalah untuk kepentingan masyarakat terutama masyarakat Kalbar. Dia juga meminta agar aparat keamanan tetap menahan emosi tidak melakukuan anarki terhadap massa yang melakukan demo itu.