SuaraKalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berharap pemekaran Kapuas Raya menjadi provinsi dapat segera terealisasi.
Sebab menurutnya, pemekaran ini penting untuk dilakukan demi kesejahteraan warga Kalbar.
Sutarmidji mengklaim, semua sarana untuk rencana pemekaran Kapuas Raya sudah siap, tinggal menunggu respons dari pemerintah pusat agar membuka keran pemekaran.
"Kami telah menyiapkan mulai dari aset, anggaran, lahan, hingga operasional bagi pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang nantinya akan terbentuk. Hal ini agar Kalbar menjadi model bagi daerah lain agar tidak menimbulkan masalah yang tidak terselesaikan setelah pemekaran sekian tahun," ujarnya saat FGD tema 'Nasib Pemekaran Kapuas Raya', Senin (1/3/2021).
Klaim Sutarmidji didukung oleh Ketua Komisi V DPR-RI Dapil Kalbar, Lasarus yang juga mengatakan segala aspek sudah memenuhi syarat.
"Pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini secara teknis sudah memenuhi syarat, dan hal tersebut diakui baik dari enkopolhukam maupun Mendagri. Dalam data yang dipaparkan Dirjen Otonomi Daerah juga Kapuas Raya menempati urutan pertama dalam prioritas pemekaran provinsi dan kabupaten di Kalimantan Barat," jelas Lasarus.
Lasarus mengatakan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah pusat untuk menahan pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
"Pemekaran Provinsi Kapuas Raya adalah kebutuhan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat, segala aspek yang sudah memenuhi syarat juga menjadi penguat bahwa tiada alasan lagi bagi pemerintah pusat untuk menahan pemekaran ini, tinggal kebijakan yang tentu perlu komunikasi lebih lanjut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sutarmidji menjelaskan secara politis ia tidak diuntungkan dari pemotongan daerah kekuasaan. Namun baginya hal tersebut demi kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Pemekaran Wilayah, Pekanbaru Kini Resmi Miliki 15 Kecamatan
“Tidak ada pemimpin daerah yang mau daerah kekuasaannya dipotong. Tapi bagi saya, ini demi kepentingan masyarakat Kalbar dan Kapuas Raya dan saya juga menginginkan pemekaran ini. Yang jelas pemekaran ini seperti yang dijelaskan Pak Lasarus merupakan kebutuhan demi mempercepat kesejahteraan masyarakat,” jelas Sutarmidji.
Selain percepatan kesejahteraan masyarakat di Kalbar dan Kapuas Raya, Sutarmidji menyebut pembentukan provinsi Kapuas Raya juga memudahkan pemerintah dalam pencegahan Karhutla serta penyelundupan narkoba.
"Daerah perbatasan Kalbar ini sangat luas dan sulit untuk kita mengontrol atau mencegah penyelundupan narkoba. Dalam penanganan dan pengawasan Karhutla juga sulit dikarenakan jangkauannya sangat luas. Belum lagi angka kemiskinan masih cukup tinggi yakni 7,24 persen, dan semoga dalam 3-4 tahun ke depan angka kemiskinannya menjadi 5 persen," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Mendagri Tito Ajak Warga Siskamling, Publik: yang Maling Uang Rakyat kan Pejabat Negara
-
BRI Cari Wirausaha Tangguh Lewat Program Pengusaha Muda BRILiaN 2025
-
BRI Gelar News Fest 2025, Ajang Jurnalistik Menuju Fellowship Journalism 2026
-
BRI Gandeng Medco E&P Beri Akses Tak Terbatas ke Pelaku Usaha Kecil
-
Sungai Brantas Mau Bebas Sampah Popok? Inovasi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Harapan Baru