SuaraKalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berharap pemekaran Kapuas Raya menjadi provinsi dapat segera terealisasi.
Sebab menurutnya, pemekaran ini penting untuk dilakukan demi kesejahteraan warga Kalbar.
Sutarmidji mengklaim, semua sarana untuk rencana pemekaran Kapuas Raya sudah siap, tinggal menunggu respons dari pemerintah pusat agar membuka keran pemekaran.
"Kami telah menyiapkan mulai dari aset, anggaran, lahan, hingga operasional bagi pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang nantinya akan terbentuk. Hal ini agar Kalbar menjadi model bagi daerah lain agar tidak menimbulkan masalah yang tidak terselesaikan setelah pemekaran sekian tahun," ujarnya saat FGD tema 'Nasib Pemekaran Kapuas Raya', Senin (1/3/2021).
Klaim Sutarmidji didukung oleh Ketua Komisi V DPR-RI Dapil Kalbar, Lasarus yang juga mengatakan segala aspek sudah memenuhi syarat.
"Pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini secara teknis sudah memenuhi syarat, dan hal tersebut diakui baik dari enkopolhukam maupun Mendagri. Dalam data yang dipaparkan Dirjen Otonomi Daerah juga Kapuas Raya menempati urutan pertama dalam prioritas pemekaran provinsi dan kabupaten di Kalimantan Barat," jelas Lasarus.
Lasarus mengatakan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah pusat untuk menahan pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
"Pemekaran Provinsi Kapuas Raya adalah kebutuhan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat, segala aspek yang sudah memenuhi syarat juga menjadi penguat bahwa tiada alasan lagi bagi pemerintah pusat untuk menahan pemekaran ini, tinggal kebijakan yang tentu perlu komunikasi lebih lanjut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sutarmidji menjelaskan secara politis ia tidak diuntungkan dari pemotongan daerah kekuasaan. Namun baginya hal tersebut demi kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Pemekaran Wilayah, Pekanbaru Kini Resmi Miliki 15 Kecamatan
“Tidak ada pemimpin daerah yang mau daerah kekuasaannya dipotong. Tapi bagi saya, ini demi kepentingan masyarakat Kalbar dan Kapuas Raya dan saya juga menginginkan pemekaran ini. Yang jelas pemekaran ini seperti yang dijelaskan Pak Lasarus merupakan kebutuhan demi mempercepat kesejahteraan masyarakat,” jelas Sutarmidji.
Selain percepatan kesejahteraan masyarakat di Kalbar dan Kapuas Raya, Sutarmidji menyebut pembentukan provinsi Kapuas Raya juga memudahkan pemerintah dalam pencegahan Karhutla serta penyelundupan narkoba.
"Daerah perbatasan Kalbar ini sangat luas dan sulit untuk kita mengontrol atau mencegah penyelundupan narkoba. Dalam penanganan dan pengawasan Karhutla juga sulit dikarenakan jangkauannya sangat luas. Belum lagi angka kemiskinan masih cukup tinggi yakni 7,24 persen, dan semoga dalam 3-4 tahun ke depan angka kemiskinannya menjadi 5 persen," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Konser Andrea Bocelli di Borobudur Tetap Digelar, KIBBM Siapkan Tablig Akbar Penolakan
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
BRI Raih 4 Penghargaan, Perkuat Komitmen Dukung Digitalisasi dan UMKM
-
BRI Konsisten Buyback Saham untuk Optimalkan Nilai Pemegang Saham
-
Sempat Mangkir, Pamar Lubis Kini Ditahan Polda Kalbar
-
BRI Buka Peluang Karier Bagi Talenta Muda Lewat Program Magang Nasional
-
BRI Rayakan Perjalanan 131 Tahun dengan Semangat Kolaborasi dan Kepedulian