SuaraKalbar.id - Suster Gabriela Meilan gugur saat bertugas di Puskesmas Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Suster Gabriela lari ke hutan saat KKB Papua menyerang.
Selain Suster Gabriela, ada sebanyak 9 tenaga kesehatan menjadi korban penyerangan, 8 orang berhasil mengamankan diri di pos TNI.
Sementara dua orang nakes lainnya sempat ditahan oleh KKB.
Setelah dilakukan pencarian oleh TNI-Polri, satu orang berhasil ditemukan dalam keadaan hidup, dan satu lagi dalam kondisi meninggal dunia dan saat ini masih menunggu proses evakuasi.
Seorang suster atas nama suster Gabriela Meilan (22) gugur dalam serangan KKB tersebut, ia kabur ke jurang hingga nyawanya tak terselamatkan.
Selain melakukan kekerasan terhadap tenaga kesehatan, KKB Ngalum Kupel pimpinan Lamek Alipki Taplo juga membakar fasilitas umum, mulai dari puskesmas, sekolah, pasar, kantor Bank Papua hingga perumahan guru dan tenaga medis.
Ikatan Dokter Indonesia di Papua meminta pemerintah memberikan jaminan perlindungan kerja para tenaga kesehatan di Papua pasca penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, Senin (13/9/2021) kemarin.
Ketua IDI Papua, Dr Donal Willem S Aronggear mengatakan pihaknya sudah mengirim surat kepada Gubernur Papua Lukas Enembe terkait hal ini, bahwa sejumlah dokter merasa tidak aman bekerja di Papua.
"Kami telah menyampaikan surat ke Gubernur, meminta Pemprov Papua serta TNI-Polri untuk menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh wilayah Papua," kata Dr Donal Willem S Aronggear, Jumat (17/9/2021).
Baca Juga: Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB
Selain itu, dia juga meminta seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga warga Papua untuk ikut terlibat dalam menjaga keselamatan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan di Papua.
"Kejadian serupa tidak boleh lagi terulang sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan dengan tenang tanpa ada tekanan atau rasa takut," tegasnya.
IDI Papua menegaskan dalam situasi konflik, nakes seharusnya tidak menjadi target kekerasan dan dilindungi berdasarkan Resolusi PBB dan UU HAM dan UU Penanggulangan Bencana.
"Mereka ini pengabdi, janganlah diganggu, biarlah mereka mengobati dan melayani masyarakat dengan sepenuh apa yang mereka bisa kerjakan, mohon justru harus dibantu, kita kesampingkan masalah politik, nakes tidak terlibat dalam masalah politik," sambung Dr Donal.
Berita Terkait
-
Prabowo Perintahkan Audit Kematian Ibu Hamil di Papua, Aktivis Sebut Kasus Femisida
-
Tetapkan 3 Titik Berat Pengamanan, Menhan Sjafrie Ungkap Strategi 'Smart Approach' di Papua
-
Bahas Soal Papua, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI
-
KPK Periksa Tiga Kepala Distrik Terkait Korupsi Dana Operasional di Papua
-
KPK Panggil 3 Kepala Distrik Terkait Kasus Korupsi Dana Operasional Papua
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Turunkan Berat Badan dengan Perbanyak Konsumsi Sayur
-
3 Skenario Operasi Feri Ketapang-Gilimanuk Selama Nataru
-
Warga Kalbar Merapat! Ada Saldo Gratis Rp 230 Ribu Sore Ini, Klik 3 Link Dana Kaget Ini
-
ABPD Pontianak 2026 Disepakati Rp 2,092 Triliun
-
Waspada! Lonjakan Tekanan Darah Pagi Hari Jadi Pemicu Stroke dan Serangan Jantung