SuaraKalbar.id - Suster Gabriela Meilan gugur saat bertugas di Puskesmas Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Suster Gabriela lari ke hutan saat KKB Papua menyerang.
Selain Suster Gabriela, ada sebanyak 9 tenaga kesehatan menjadi korban penyerangan, 8 orang berhasil mengamankan diri di pos TNI.
Sementara dua orang nakes lainnya sempat ditahan oleh KKB.
Setelah dilakukan pencarian oleh TNI-Polri, satu orang berhasil ditemukan dalam keadaan hidup, dan satu lagi dalam kondisi meninggal dunia dan saat ini masih menunggu proses evakuasi.
Seorang suster atas nama suster Gabriela Meilan (22) gugur dalam serangan KKB tersebut, ia kabur ke jurang hingga nyawanya tak terselamatkan.
Selain melakukan kekerasan terhadap tenaga kesehatan, KKB Ngalum Kupel pimpinan Lamek Alipki Taplo juga membakar fasilitas umum, mulai dari puskesmas, sekolah, pasar, kantor Bank Papua hingga perumahan guru dan tenaga medis.
Ikatan Dokter Indonesia di Papua meminta pemerintah memberikan jaminan perlindungan kerja para tenaga kesehatan di Papua pasca penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, Senin (13/9/2021) kemarin.
Ketua IDI Papua, Dr Donal Willem S Aronggear mengatakan pihaknya sudah mengirim surat kepada Gubernur Papua Lukas Enembe terkait hal ini, bahwa sejumlah dokter merasa tidak aman bekerja di Papua.
"Kami telah menyampaikan surat ke Gubernur, meminta Pemprov Papua serta TNI-Polri untuk menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh wilayah Papua," kata Dr Donal Willem S Aronggear, Jumat (17/9/2021).
Baca Juga: Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB
Selain itu, dia juga meminta seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga warga Papua untuk ikut terlibat dalam menjaga keselamatan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan di Papua.
"Kejadian serupa tidak boleh lagi terulang sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan dengan tenang tanpa ada tekanan atau rasa takut," tegasnya.
IDI Papua menegaskan dalam situasi konflik, nakes seharusnya tidak menjadi target kekerasan dan dilindungi berdasarkan Resolusi PBB dan UU HAM dan UU Penanggulangan Bencana.
"Mereka ini pengabdi, janganlah diganggu, biarlah mereka mengobati dan melayani masyarakat dengan sepenuh apa yang mereka bisa kerjakan, mohon justru harus dibantu, kita kesampingkan masalah politik, nakes tidak terlibat dalam masalah politik," sambung Dr Donal.
Berita Terkait
-
Menko Polkam Dukung Humanity Approach Polda Papua Barat Daya Bersama TNI dan Pemda
-
Mendagri Dorong Pemda Papua Pegunungan Laksanakan Program Perumahan Sesuai Aturan
-
Merawat Laut Lewat Egek, Kearifan Lokal Suku Moi di Papua Barat Daya
-
Melampaui Kompetisi, IFRC 2026 Perkuat Budaya Keselamatan di Tanah Papua
-
Nasib Hutan Papua jika Burung Cenderawasih Kehilangan Habitat dan Pohon Pakan
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
BRI Raih 4 Penghargaan, Perkuat Komitmen Dukung Digitalisasi dan UMKM
-
BRI Konsisten Buyback Saham untuk Optimalkan Nilai Pemegang Saham
-
Sempat Mangkir, Pamar Lubis Kini Ditahan Polda Kalbar
-
BRI Buka Peluang Karier Bagi Talenta Muda Lewat Program Magang Nasional
-
BRI Rayakan Perjalanan 131 Tahun dengan Semangat Kolaborasi dan Kepedulian