SuaraKalbar.id - Bupati Sambas, Satono, meluapkan kekesalannya kepada Kepala Kemenag Kabupaten Sambas, Sipni. Menurutnya, tidak jelas program yang dilakukan Kemenag Sambas selama pandemi Covid-19.
“Kemenag ini kinerjanya kurang. Saya pernah tantang Pak Sipni untuk menyampaikan laporan pembinaan keagamaan yang dilakukannya, sudah berbulan-bulan belum ada juga laporannya,” kata Bupati Satono, dikutip dari Insidepontianak.com - jaringan Suara.com, Senin (22/11/2021).
“Sudah saya sampaikan dalam kegiatan DMI tempo hari, memang Kemenag adalah lembaga vertikal yang tidak di otonomi daerahkan. Tapi yang dibina itu orang Sambas. Rakyat saya, iya kan? Saya harus tau sejauh mana progres report pembangunan agama di Sambas,” katanya lagi.
Bupati Satono minta Kepala Kemenag Sambas turun ke lapangan. Dengan begitu, dia bisa melihat langsung seberapa banyak masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Jangan hanya duduk di kantor dan sekedar membuat laporan di atas kertas.
“Turun ke lapangan biar tahu bagaimana kondisi masyarakat selama pandemi Covid-19,” tuturnya.
Bupati Satono mengatakan, selama pandemi, banyak masalah sosial yang perlu diselesaikan bersama. Contohnya, siswa sekolah terutama Sekolah Dasar (SD) banyak yang tidak bisa membaca quran, karena tidak ada belajar tatap muka. Masalah ini mestinya dilihat langsung Kemenag.
“Kalau tidak bisa kepalanya, stafnyalah diturunkan, biar bisa bersinergi. Saya tidak marah, karena selama pandemi ini banyak sekali problem sosial yang harus diselesaikan. Contoh sekolah formal saja banyak yang tidak bisa membaca karena tidak tatap muka, sekarang bagaimana dengan TPA dan Madrasah. Ini PR besar bagi kita,” katanya.
“Saya rasa, kalau kita duduk satu meja, membangun sinergitas, solusi pasti kita dapatkan, jangan diam-diam saja. Inikan dari ujung Selakau, ujung Subah sampai ujung Paloh itu ada 163 desa, coba bayangkan.”
Orang nomor satu di Kabupaten Sambas itu mengatakan, menyelesaikan masalah sosial di masyarakat perlu sinergi semua pihak. Tak terkecuali Kemenag. Dia tak ingin Kemenang sebagai lembaga vertikal tidak singkron dengan pemerintah daerah. Sehingga, program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Penemuan Bayi Perempuan di Tempat Sampah Gegerkan Warga Sambas
“Saya banyak dapat laporan, tingkat perceraian tinggi, ini tugas siapa? KUA menikahkan, PA menceraikan, jadi bagaimana ini? Setiap hari lahir problem sosial. Ini tanggaungjawab bersama. Saya minta semuanya aktif bersinergi, termasuk Kemenag,” ucapnya.
Berita Terkait
-
Waduh! Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Sambas Terkendala Stok
-
Mengenal Suhardik, Sosok Sukses di Balik Manisnya Buah Naga Asal Jawai Kabupaten Sambas
-
Tes Susulan Seleksi CPNS Kabupaten Sambas di UPT BKN Pontianak
-
Tabung Gas 3 KG Bocor, Hanguskan 2 Rumah Semparuk Kuala Sambas
-
Kronologi Hangusnya Dua Rumah Warga Sambas dan Penyelamatan Anak Kebutuhan Khusus
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
BRI Peduli Nyepi 2026: 2 Desa di Bali Terima 2.000 Paket Sembako
-
Pedagang Pakaian di Simeulue Sepi Pembeli Jelang Lebaran 2026, Daya Beli Masyarakat Menurun
-
Lonjakan Perdagangan Ternak di Pasar Hewan Aceh Besar Jelang Tradisi Meugang Lebaran 2026
-
6 Sopir Travel Terindikasi Positif Narkoba
-
Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Pegunungan Arfak Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah