SuaraKalbar.id - Bupati Sambas, Satono, meluapkan kekesalannya kepada Kepala Kemenag Kabupaten Sambas, Sipni. Menurutnya, tidak jelas program yang dilakukan Kemenag Sambas selama pandemi Covid-19.
“Kemenag ini kinerjanya kurang. Saya pernah tantang Pak Sipni untuk menyampaikan laporan pembinaan keagamaan yang dilakukannya, sudah berbulan-bulan belum ada juga laporannya,” kata Bupati Satono, dikutip dari Insidepontianak.com - jaringan Suara.com, Senin (22/11/2021).
“Sudah saya sampaikan dalam kegiatan DMI tempo hari, memang Kemenag adalah lembaga vertikal yang tidak di otonomi daerahkan. Tapi yang dibina itu orang Sambas. Rakyat saya, iya kan? Saya harus tau sejauh mana progres report pembangunan agama di Sambas,” katanya lagi.
Bupati Satono minta Kepala Kemenag Sambas turun ke lapangan. Dengan begitu, dia bisa melihat langsung seberapa banyak masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Jangan hanya duduk di kantor dan sekedar membuat laporan di atas kertas.
“Turun ke lapangan biar tahu bagaimana kondisi masyarakat selama pandemi Covid-19,” tuturnya.
Bupati Satono mengatakan, selama pandemi, banyak masalah sosial yang perlu diselesaikan bersama. Contohnya, siswa sekolah terutama Sekolah Dasar (SD) banyak yang tidak bisa membaca quran, karena tidak ada belajar tatap muka. Masalah ini mestinya dilihat langsung Kemenag.
“Kalau tidak bisa kepalanya, stafnyalah diturunkan, biar bisa bersinergi. Saya tidak marah, karena selama pandemi ini banyak sekali problem sosial yang harus diselesaikan. Contoh sekolah formal saja banyak yang tidak bisa membaca karena tidak tatap muka, sekarang bagaimana dengan TPA dan Madrasah. Ini PR besar bagi kita,” katanya.
“Saya rasa, kalau kita duduk satu meja, membangun sinergitas, solusi pasti kita dapatkan, jangan diam-diam saja. Inikan dari ujung Selakau, ujung Subah sampai ujung Paloh itu ada 163 desa, coba bayangkan.”
Orang nomor satu di Kabupaten Sambas itu mengatakan, menyelesaikan masalah sosial di masyarakat perlu sinergi semua pihak. Tak terkecuali Kemenag. Dia tak ingin Kemenang sebagai lembaga vertikal tidak singkron dengan pemerintah daerah. Sehingga, program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Penemuan Bayi Perempuan di Tempat Sampah Gegerkan Warga Sambas
“Saya banyak dapat laporan, tingkat perceraian tinggi, ini tugas siapa? KUA menikahkan, PA menceraikan, jadi bagaimana ini? Setiap hari lahir problem sosial. Ini tanggaungjawab bersama. Saya minta semuanya aktif bersinergi, termasuk Kemenag,” ucapnya.
Berita Terkait
-
Waduh! Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Sambas Terkendala Stok
-
Mengenal Suhardik, Sosok Sukses di Balik Manisnya Buah Naga Asal Jawai Kabupaten Sambas
-
Tes Susulan Seleksi CPNS Kabupaten Sambas di UPT BKN Pontianak
-
Tabung Gas 3 KG Bocor, Hanguskan 2 Rumah Semparuk Kuala Sambas
-
Kronologi Hangusnya Dua Rumah Warga Sambas dan Penyelamatan Anak Kebutuhan Khusus
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
3 Orang Utan Kalimantan Dilepasliarkan di TNBBBR
-
Realisasi PBB-P2 Singkawang hingga Desember 2025 Baru Mencapai 38 Persen
-
Bandara Supadio Pontianak Proyeksikan Peningkatan 14 Persen Penumpang di Momen Nataru
-
BI Buka Layanan Penukaran Uang di Sejumlah Gereja di Kalbar Jelang Natal 2025, Berikut Lokasinya
-
Pemkot Pontianak Gelar Pasar Murah, 3.500 Paket Sembako Disiapkan