Geger! Sejumlah Warga di Mempawah Dapat Sertifikat Vaksin Tanpa Disuntik dari Perangkat Desa, Kok Bisa?

SuaraKalbar.id - Pengakuan menggegerkan datang dari sejumlah warga di Desa Kuala Secapah, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalbar, yang mendapatkan sertifikat vaksin Covid-19 dari oknum perangkat desa tanpa disuntik.

Tak hanya satu orang, menurut penuturan salah satu warga Desa Kuala Secapah berinisial M, warga desa tersebut banyak yang dibuatkan sertifikat vaksin Covid-19 tanpa disuntik.

Sertifikat tersebut bahkan terdaftar secara resmi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan di aplikasi PeduliLindungi.

“Di sekitar sini banyak yang dibuatkan sertifikat vaksin tanpa disuntik. Tetangga saya juga ada dapat. Saya sih tidak tahu jika ini melanggar hukum, karena saya tidak ragu sama sekali, lagipula yang membuat ini perangkat desa. Saya coba cek di aplikasi Peduli Lindungi juga terdaftar di sana,” ungkapnya.

Baca Juga: Kasus Harian COVID-19 Bertambah 13.018, Jawa Tengah Terbanyak Kedua Nasional dengan 1.776 Orang

M sendiri tidak tahu jika ternyata perbuatan itu berpotensi melanggar hukum akibat pemalsuan. M percaya saja saat diminta menunjukkan KTPnya kepada perangkat desa. Perangkat desa tersebut kemudaian mencatat nomor induk KTP M dan diduga digunakan untuk membuat sertifikat vaksin.

“Saat itu saya didatangi oleh Kepala Dusun, dia menanyakan apakah saya sudah divaksin atau belum, saya bilang belum karena takut disuntik. Dia minta KTP saya dan dicatatnya. Dia bilang kalau bisa dibuatkan sertifikat vaksin syukur, kalau tidak bisa tak apalah,” ungkapnya dikutip dari insideponianak-jaringan suara.com- (16/3/2022).

Dari pengakuan M, oknum Kepala Dusun tersebut tidak meminta uang sepeserpun. Semuanya gratis, bahkan dia yang datang sendiri mengantarkan sertifikat vaksin tersebut satu bulan setelahnya.

“Semuanya gratis. Dia mengantar sendiri sertifikat vaksin kerumah saya. Sekitar sebulan sejak dia minta KTP, baru jadi sertifikatnya,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum, Herman Hofi Munawar meminta aparat penegak hukum untuk segera menindak dengan tegas oknum tersebut. Dia mengatakan, si pelaku bisa dijerat pasal berlapis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang ITE.

Baca Juga: WHO Minta Siapa Saja Tidak Asal Gunakan Istilah Endemik Covid-19, Kenapa?

“Banyak aturan yang bisa digunakan untuk menindak kasus tersebut, pertama Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat atau Pasal 266 KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan atau Pasal 268 KUHP tentang Surat Keterangan Dokter Palsu. Ancaman hukumannya berat itu, bisa enam tahun penjara,” katanya.