Jokowi Minta Kabinet Indonesia Maju untuk Hentikan Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat: Sudah Terlambat

SuaraKalbar.id - Isu mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih menjadi polemik tersendiri.

Menanggapi desas-desus tesebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan kepada kabinetnya untuk menghentikan wacana presiden tiga periode

Namun begitu, menurut pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, peringatan tersebut sudah terlambat.

"Sikap Presiden Jokowi yang meminta agar wacana tersebut dihentikan, sudah terlambat. Bagaikan mematikan bara api dengan air yang justru percikan apinya sudah kemana-mana," ungkapnya di Kupang, Kamis.

Ahmad Atang mengatakan hal itu menanggapi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga non-kementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.

Ahmad Atang mengungkapkan dari awal wacana ini mencuat ke permukaan, baik dilakukan oleh kalangan politisi partai pendukung maupun dari internal pemerintahan.

Bagi Ahmad Atang, karena wacana tersebut bergulir cukup lama, maka Jokowi terkesan menikmati wacana tersebut.

Namun, bola panas wacana penundaan Pemilu dan presiden tiga periode justeru melawan kehendak publik yang memberikan tanggapan negatif atau penolakan.

Ahmad Atang berpendapat, Jokowi sering kali melakukan eksperimen politik yang membingungkan seperti yang tampak dari sikapnya terhadap wacana tersebut.

Baca Juga: Bak Mematikan Api Dalam Sekam, Upaya Jokowi Hentikan Wacana Presiden Tiga Periode Dinilai Sudah Terlambat

"Mengapa Jokowi tidak bersikap sejak awal agar wacana tersebut tidak menjadi bola liar yang menciptakan kegaduhan politik tanpa berujung," ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Ahmad Atang, dapat diduga bahwa sesungguhnya Jokowi tahu dan mau agar wacana itu terus menggelinding bagaikan bola salju.

Namun, hitungan tersebut sepertinya bertepuk sebelah tangan karena publik secara spontan menolak setiap wacana politik yang kontra-konstitusi, demikian Ahmad Atang. Antara