Pemprov Kalbar Nyatakan Siap Bantu Masa Transisi Kapuas Raya

SuaraKalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar siap membantu melalui dana APBD di masa transisi tanpa membebani dana APBN jika pemekaran wilayah Kapuas Raya telah disetujui.

Hal itu disampaikan Sutarmidji, saat menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Mahyudin, di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jl. Ahmad Yani Pontianak, Selasa (28/6/2022).

"Tadi saya sudah sampaikan beberapa program prioritas kepada Wakil Ketua DPD RI dan nanti kami (Pemprov. Kalbar) akan menindaklanjuti dalam bentuk tertulis dan sesuai prosedur yang berlaku," katanya.

Terkait dengan kesiapan pemerintah pusat membantu melalui dana APBN, Sutarmidji berharap hal itu tidak hanya soal pemekaran wilayah saja, melainkan pembangunan seluruh bidang.

Baca Juga: Harga Cabai Rawit di Kalbar Makin Pedas Tembus Rp 120 Ribu per Kilogram, Petani Bingung Pupuk Makin Mahal

"Mudah-mudahan mereka (DPD RI) siap membantu kita, tidak hanya pemekaran saja terwujud tetapi pembangunan pada semua bidang," ucapnya.

Selanjutnya, Sutarmidji juga mengatakan bahwa Provinsi Kalbar merupakan Provinsi penunjang untuk Ibu Kota Nusantara, maka dari itu harus turut berbenah.

"Seandainya nanti IKN sudah pindah, kemudian daerah penunjangnya masih berantakan, kan kurang baik," jelasnya.

Sementara itu, Mahyudin menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kunker mereka ke Provinsi Kalbar guna menganalisis permasalahan-permasalahan di daerah dan melihat potensi-potensi yang mampu dikembangkan oleh daerah.

"Karena keinginan kami nanti daerah bisa maju tidak ada lagi disparitas antar daerah maupun pusat. Banyak aspirasi yang kami himpun dan akan kami sampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti," kata Mahyudin.

Baca Juga: Beli Migor Pakai PeduliLindungi Sudah Diterapkan ke Sejumlah Distributor, Disperindag Kalbar: Sudah Banyak Protes

Adapun program-program prioritas yang akan ditindaklanjuti yakni seperti jalan tol, sertifikat tanah, dan pemekaran Provinsi Kapuas Raya karena dianggap wilayah Kalbar sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

"Karena Provinsi Kalbar ini merupakan Provinsi terbesar ketiga di Indonesia, saya kira Provinsi Kalbar tidak akan mampu menyelesaikan sendiri infrastruktur ribuan kilometer dengan hanya menggunakan dana APBD saja. Untuk memperkecil rentang pelayanan publik masyarakat pada pemerintah yaitu salah satunya dengan melakukan pemekaran Provinsi Kapuas Raya," jelas Wakil Ketua DPD RI.