Tahanan Jadi Caleg DPRD Ketapang, KPU Angkat Bicara

SuaraKalbar.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang angkat bicara terkait adanya seorang tahanan lembaga pemasyarakatan (Lapas) berinisial AUR yang lolos menjadi Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Komisioner KPU Kabupaten Ketapang, Ahmad Saufi mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun koronologis AUR ditetapkan menjadi Caleg DPRD Ketapang.

Susunan kronologi dan seluruh dokumen pendaftaran Caleg yang merupakan seorang tahanan itu telah dikirim ke KPU Provinsi Kalimantan Barat.

“Kami sudah menyusun kronologis dan menyusun dokumen pendukung, mulai proses pengajuan pencalonan dari awal, hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan proses pasca penetapan DCT,” papar Saufi seperti dikutip dari suarakalbarcoid jejaring suara.com, Jumat (17/11/2023).

Menurut Saufi, KPU Ketapang baru mengetahui AUR merupakan seorang tahanan Lapas Ketapang setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat lima hari lalu.

Namun pada saat tahapan masukan dan tanggapan masyarakat, pihaknya sama sekali tak mendapat laporan terkait hal tersebut.

“Jadi dimulainya menerima masukan dan tanggapan masyarakat itu 10 hari kita, dari tanggal 19 sampai 28 Agustus 2023, di masa itu kita menunggu, standby, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, tidak ada penyampaian dari masyarakat, Parpol maupun dari Bawaslu terkait ini,” katanya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa pihaknya belum bisa membuat keputusan karena masih dalam proses berkomunikasi dan menunggu arahan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat.

“Kita akan melaksanakan arahan KPU Provinsi Kalimantan Barat. Karena pihak provinsi akan mempelajari kronologis dan dokumen yang telah kita lampirkan,” ujarnya.

Baca Juga: Seorang Tahanan Lolos Jadi Caleg DPRD Ketapang Kalbar, Pengamat: Dapat SKCK dari Mana?

Meski begitu, dirinya mengakui bahwa seluruh dokumen pencalonan AUR yang diunggah di aplikasi Silon, dinyatakan lengkap, sesuai mekanisme dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

“Beliau dinyatakan MS,” ucapnya

Namun begitu, Saufi tidak menampik jika pencalonan AUR dapat dicoret. Menurutnya, hal itu merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 87 tahun 2023, ada sejumlah alasan KPU dapat mencoret nama DCT, seperti karena meninggal dunia, tindak pidana karena pelanggaran kampanye, tindak pidana karena pemalsuan dokumen dan tindak pidana lainnya.

“Kalau dilihat dari PKPU 87 ini dimungkinkan untuk dicoret, sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, tapi apapun itu kami tidak bisa membuat keputusan mendahului KPU Provinsi Kalbar,” katanya.