Bella
Senin, 21 Juli 2025 | 16:26 WIB
Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Sigit Mustofa Nurudin. (Suara.com/Kementrans)
Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Kalimantan Barat Menggugat membawa spanduk penolakan terhadap program transmigrasi saat aksi jalan kaki menuju Gedung DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (21/7/2025). ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/tom.

Aksi yang dimulai dari Rumah Betang di Jalan Sutoyo ini bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Kantor Gubernur, dan Markas Polda Kalbar.

Para pengunjuk rasa dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap rencana transmigrasi dengan membawa spanduk bertuliskan "Tolak Transmigrasi! Selamatkan Tanah Borneo dari Perampasan dan Pemiskinan Sistemik!".

Koordinator lapangan aksi, Endro Ronianus, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan puncak kegelisahan masyarakat lokal terhadap dampak program transmigrasi yang dikhawatirkan akan merampas tanah, sumber daya, dan keberlangsungan hidup mereka.

"Kalimantan Barat bukan tanah kosong, MERDEKA!" seru mereka dalam surat pemberitahuan aksi.

Tuntutan utama para pengunjuk rasa adalah agar pemerintah membatalkan rencana tersebut dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Kalbar melalui percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan lahan pertanian bagi warga lokal, dan pengadaan listrik yang merata.

Penolakan ini tidak hanya datang dari masyarakat.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus, secara terbuka dan tegas menolak wilayahnya dijadikan sasaran program transmigrasi.

Dalam sambutannya di Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-XII di Sintang pada 16 Juli 2025, ia mempertanyakan logika pemerintah pusat.

"Daripada kita kasih rumah untuk warga luar, kemudian kasih biaya hidup, sementara warga Kalbar masih belum punya lahan, rumah dan biaya hidup, kenapa tidak mereka saja yang dikasih?" kata Krisantus yang disambut riuh hadirin.

Baca Juga: Aliansi Kalimantan Barat Menggugat Gelar Aksi Tolak Transmigrasi

Ia mengusulkan agar anggaran program transmigrasi dialihkan untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat lokal yang lebih membutuhkan.

Pemerintah pusat sebelumnya telah menetapkan empat lokasi di Kalbar sebagai kawasan transmigrasi prioritas melalui Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (Sipukat).

Keempat lokasi tersebut adalah Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang, Sekayam di Kabupaten Sanggau, Gerbang Masperkasa di Kabupaten Sambas, dan Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya.

Load More