alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ahok Kritik Kebijakan CPO dan Batu Bara Jokowi Demi Cuan

Dwi Bowo Raharjo | Achmad Fauzi Rabu, 02 Desember 2020 | 18:14 WIB

Ahok Kritik Kebijakan CPO dan Batu Bara Jokowi Demi Cuan
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Suara.com/Ummi Saleh)

Dua kebijakan itu adalah program biodiesel 30 persen atau B30 dan gasifikasi batu bara.

SuaraKalbar.id - Ahok kritik kebijakan CPO dan batu bara Jokowi. Menurut Ahok kebijakan CPO dan batu bara Jokowi kurang menguntungkan.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik dua kebijakan bidang Minyak dan Gas (Migas) itu. Dua kebijakan itu adalah program biodiesel 30 persen atau B30 dan gasifikasi batu bara.

Ahok menilai dua kebijakan justru membebankan pemerintah.

Pada program B30, seharusnya minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) tak semua digunakan untuk bahan bakar Biodiefel atau FAME.

Baca Juga: CEK FAKTA: Beredar Kabar Jokowi Pecat Mahfud MD, Benarkah?

CPO, kata Ahok, sebagian bisa diekspor untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelum dilantik sebagai Komisaris Utama PT Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). (Suara.com/Stephanus Aranditio)
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelum dilantik sebagai Komisaris Utama PT Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). (Suara.com/Stephanus Aranditio)

"FAME itu bisa mengurangi defisit. Harusnya, saat harga CPO lebih tinggi dari minyak mentah, akan lebih baik diekspor, karena tidak ada gunanya produksi very high untuk FAME," ujar Ahok dalam acara acara 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas, Rabu (2/12/2020).

Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menerangkan pada program gasifikasi batu bara yang dinilainya membutuhkan biaya yang besar.

Meski demikian, Ahok mengakui kalau program ini bisa menekan impor LPG. Akan tetapi, ia menyebut, gasifikasi itu biayanya lebih mahal dibanding LPG.

"Dimethyl Ether (DME) untuk substitusi LPG menarik tetapi mungkin memerlukan subsidi karena DME lebih mahal daripada LPG," ucap Ahok.

Baca Juga: Inilah Daftar Menteri Jokowi 2019 sampai 2024

"Pertamina atasi kendala itu melalui kerjasama dengan IOC, NOC dalam eksplorasi dan eksploitasi di luar Indonesia. Kedua, Pertamina oke dengan minoritas dan oke dengan posisi non operator saham dengan waktu 5-10 tahun. Ini opsi yang dapat didiskusikan kemudian waktu," pungkasnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait