SuaraKalbar.id - Maman Suherman, terpidana kasus kejahatan lingkungan ditangkap Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Maman Suherman merupakan Direktur PT Kaliau Mas Perkasa (KMP).
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi menerangkan, Maman Suherman ditangkap di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (27/9/2021).
Awalnya, Tim Tabur Kejati Kalbar mendapat permohonan bantuan penangkapan terhadap Maman Suherman, bos perkebunan sawit, yang diajukan Kepala Kejaksaan Negeri Sambas pada 25 Juni 2021.
"Selanjutnya pada 3 Agustus 2021, saya mengajukan permohonan bantuan pengamanan terhadap buronan ini kepada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung," kata Masyhudi di kantornya, Kamis (30/9/2021).
Baca Juga:Festival Film Pelajar Khatulistiwa, Bukan Lomba Biasa tapi Ajang Promosi Pariwisata
Berbekal surat perintah, Tim Tabur Kejati Kalbar berkoordinasi dengan Tim Tabur Kejaksaan Agung RI untuk mulai menelusuri keberadaan Maman Suherman di sekitar Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Kedua lokasi itu, diduga sebagai tempat Maman Suherman bersembunyi.
Pada Senin 27 September 2021 sekira pukul 17.50 WIB, Tim Tabur Kejati mendapat informasi keberadaan MS di sekitar daerah Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
"Setelah melakukan pengintaian terhadap pergerakan buronan, akhirnya tim berhasil mengamankannya. Tepat di Jalan Metro Kencana V, Pondok Pinang Blok PA 29, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta," beber Masyhudi.
Kemudian Maman Suherman dibawa untuk menjalam test PCR. Lalu diamankan untuk selanjutnya dibawa ke Kota Pontianak guna dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.
"MS ini terpidana dan terbukti secara sah dan menyakinanan putusan MS melakukan pekerjaan di kawasan hutan secara tidak sah. Dia diputus selama tiga tahun penjara atau 750 juta rupiah atau subsider tiga bulan kurungan. Setelah putusan dia lari," terangnya.
Baca Juga:Veddriq Leonardo Lolos Masuk Final PON XX Papua, Diharap Mampu Cetak Rekor
Dengan komitmen bahwa tidak ada tempat yang aman bagi buronan, Masyhudi memastikan buronan tidak akan tenang. Karena pasti tertangkap.
"Kalau ada buronan yang menyerahkan diri, saya apresiasi. Karena itu pilihan tepat. Karena buronan bakal ditangkap, ini hanya soal waktu saja," tegasnya.
Perjalanan Kasus
Kasus ini bermula pada Kamis 22 September 2011, Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalbar melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data berupa pemeriksaan dan pengecekan titik koordinat menggunakan alat Global Position System (GPS).
Target pengecekan terhadap jalan utama dan jalan blok perkebunan sawit PT KMP yang berada di Desa Sentaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.
Tim kemudian menemukan beberapa fakta berupa tanaman kelapa sawit, jalan utama, dan jalan blok PT KMP masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang.
Dari hasil tersebut diketahui bahwa luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang telah dikerjakan oleh PT KMP untuk areal perkebunan kelapa sawit adalah seluas 1.003 (seribu tiga) hektar.
Terdiri dari luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di dalam Izin Lokasi Perkebunan PT KMP seluas kurang lebih 706 hektar dan luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di luar Izin Lokasi Perkebunan PT KMP seluas kurang lebih 297 hektar.
Hasil pemeriksaan awal itu diketahui bahwa pada saat mengerjakan, menggunakan, menduduki areal atau Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang seluas 1.003 hektar dimaksud, MS yang bertindak sebagai Direktur PT KMP tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pihak yang berwenang.
Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 757/Kpts/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 juncto Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 259/Kpts/I/2000, Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan seluas 17.690 hektar.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa di dalam Kawasan Taman Wisata Alam tidak dapat dilakukan usaha perkebunan atau diberikan izin untuk usaha perkebunan.
Maman Suherman pun diadili. Setelah melewati serangkaian penanganan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92K/Pid Sus LH/2017 tanggal 21 Juni 2017, Maman Suherman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah. Ia membuka hutan untuk perkebunan sawit.
Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat (14) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UU dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.
Sesuai putusan MA dan Maman Suherman pun ditangkap, maka selanjutnya akan dilakukan eksekusi terhadap kawasan hutan seluar 1.003 hektar yang digunakannya secara tidak sah tersebut. Lahan itu akan dikembalikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) supaya bisa difungsikan sebagaimana mestinya dan ketentuan berlaku.
Direktur Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani mengapresiasi kerja yang dilakukan Kejati Kalbar dan Kejagung untuk melakukan penangkapan terhadap buronan pelaku kejahatan perusakan atau pemanfaatan hutan tanpa izin.
Tak kalah penting, kata Sani, Ditjen Gakkum akan mengembangkan kasus ini setelah tertangkapnya Maman Suherman.
"Kami mendalami apakah ada tindakan lain atau adakah pelaku-pelaku lainnya. Ini masih kami kembangkan, termasuk berapa kerugian negara," katanya.
Ia menyampaikan, bahwa tindakan kerusakan hutan untuk perkebunan sawit oleh terpidana MS dan putusan dari Maman Suherman pada 2017 ini, harus dijadikan contoh bagi pelaku lainnya. Pihaknya tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan terhadap hutan serta ekosistemnya yang merugikan negara dan masyarakat.
"Ini kejahatan serius harus ditindak dan dihukum seberat-beratnya. Juga untuk memastikan kawasan hutan aman," tegas Sani.
Kontributor : Ocsya Ade CP
