Banyak warga yang mengungsi akibat banjir tersebut. Mereka kebanyakan menumpang di rumah keluarga yang berada di dataran tinggi.
Krisis Lingkungan
Pemda Kalbar diminta menyelesaikan krisis lingkungan di wilayahnya lantaran kerap dilanda banjir.
WALHI meminta evaluasi perizinan dilakukan terhadap konsesi korporasi berbasis hutan dan lahan yang melakukan praktik buruk, dan mengabaikan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup.
Baca Juga:Banjir di Pejaten Timur, Ketinggian Air hingga 2 Meter
Kepala Deviasi Kajian, Dokumentasi dan Kampanye WALHI Kalbar, Hendrikus Adam mengatakan, bencana ekologis banjir yang melanda sejumlah wilayah Kalbar selama ini telah mengkonfirmasi ada krisis iklim. Kondisi ini juga ditandai dengan kondisi anomali cuaca yang ekstrem tengah terjadi.
“Curah hujan intensitas tinggi hanyalah pemantik dari bencana banjir. Lebih dari itu, bencana ekologis yang kembali terulang,” kata Hendrikus Adam seperti dikutip dari insidepontianak.com, Sabtu (6/11/2021).
Bencana ekologis itu disebabkan karena bentang alam yang menjadi penyangga sekitar daerah aliran sungai kehilangan kemampuan.
Bentang alam yang tadinya memiliki peran sebagai penyangga mengalami degradasi dan berbuah bencana seperti banjir. Kondisi ini, tak lepas akibat praktik ekstraksi atas sumber daya alam yang berlangsung lama bagi korporasi yang melakukan praktik perusakan lingkungan.
Di sisi lain, kondisi ini juga didukung dengan aktivitas pembukaan badan sungai maupun bantaran yang berlangsung sejak lama dan menyebabkan terjadinya pendangkalan air.
Baca Juga:Mensos Risma Tegur Bupati Gresik Perkara Banjir Bandang
“Akhirnya berbuah bencana,” ujarnya.
