“Curah hujan intensitas tinggi hanyalah pemantik dari bencana banjir. Lebih dari itu, bencana ekologis yang kembali terulang,” kata Hendrikus Adam seperti dikutip dari insidepontianak.com, Sabtu (6/11/2021).
Bencana ekologis itu disebabkan karena bentang alam yang menjadi penyangga sekitar daerah aliran sungai kehilangan kemampuan.
Bentang alam yang tadinya memiliki peran sebagai penyangga mengalami degradasi dan berbuah bencana seperti banjir. Kondisi ini, tak lepas akibat praktik ekstraksi atas sumber daya alam yang berlangsung lama bagi korporasi yang melakukan praktik perusakan lingkungan.
Di sisi lain, kondisi ini juga didukung dengan aktivitas pembukaan badan sungai maupun bantaran yang berlangsung sejak lama dan menyebabkan terjadinya pendangkalan air.
Baca Juga:Banjir di Pejaten Timur, Ketinggian Air hingga 2 Meter
“Akhirnya berbuah bencana,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, kata Adam, kondisi ini juga diperparah dengan anomali cuaca ekstrem akibat krisis iklim. Untuk itu, WALHI mendorong pemerintah memberi perhatian serius terhadap masalah tersebut.
Solusinya, dengan kebijakan perlindungan, perbaikan hingga pemulihan dan penyelamatan ekosistem.
“Bencana ekologis ini harus diletakkan sebagai mandat wajib dalam agenda pembangunan lintas pemerintah daerah di Kalbar,” pungkasnya.
Baca Juga:Mensos Risma Tegur Bupati Gresik Perkara Banjir Bandang
