SuaraKalbar.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta penundaan pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan divaksin Covid-19.
Tito mengatakan, strategi penundaan ini telah diterapkan oleh beberapa daerah. Hal ini tak lain untuk melakukan percepatan vaksinasi, khususnya bagi ASN di daerah.
Menurutnya, tunjangan kinerja berbeda dengan gaji. Sebab, tunjangan ini merupakan hak dari kebijakan pimpinan.
"Jika bawahannya berkinerja baik, maka pimpinan dapat membayarkan tunjangannya secara penuh. Namun, bila bawahannya berkinerja buruk, maka tunjangan kinerjanya dapat dipotong," katanya.
Baca Juga:Siap-siap, ASN yang Tak Mau Divaksin Terancam Kena Sanksi Ini
"Dia tidak melaksanakan perintah atasan untuk ikut dalam program vaksinasi, tahan bila perlu tunjangan kinerjanya, kalau sudah divaksinasi baru tunjangan kinerjanya diberikan semua mungkin, itu salah satu teknik," bebernya lagi.
Kendati demikian, Mendagri menyarankan pendekatan pertama kepada ASN yang enggan divaksin terlebih dahulu dilakukan secara persuasif. Namun, lanjut Mendagri bila yang bersangkutan bergeming, maka strategi penundaan pembayaran kinerja dapat diterapkan.
Mendagri menjelaskan vaksinasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo sendiri telah menargetkan capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 70 persen hingga akhir 2021.
Meski saat ini capaian vaksinasi dosis pertama secara nasional berada di angka 75 persen, lanjut Mendagri, tak sedikit daerah yang capaiannya justru di bawah 70 persen.
"Beliau (Presiden) ingin agar bukan hanya angka nasional, tapi angka di daerah-daerah juga minimal 70 persen. Untuk apa, untuk memproteksi masyarakat di daerah masing-masing," ujar Mendagri. (Antara)
Baca Juga:ASN Menolak Divaksin, Siap-siap Tunjangan Kinerja Ditahan
