facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Tak Mau Kabulkan Tuntutan Ganti Rugi Terkait Limbah, Perusahaan Tambang Bauksit di Ketapang Malah Mau Pidanakan Warga

Bella Kamis, 16 Juni 2022 | 18:43 WIB

Tak Mau Kabulkan Tuntutan Ganti Rugi Terkait Limbah, Perusahaan Tambang Bauksit di Ketapang Malah Mau Pidanakan Warga
Warga mengecek sawit miliknya yang diduga terkena dampak limbah bauksit di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. (Istimewa)

Atas surat dari perusahaan itu itu, Juliannadi merasa tersinggung. Sebab di dalam surat yang dilayangkan perusahaan terkesan menekan dan mengancam warga yang terdampak.

SuaraKalbar.id - Petani kelapa sawit terdampak lumpur akibat pertambangan bauksit di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, merasa berang.

Para petani menuntut ganti rugi puluhan pohon kelapa sawit mereka yang terancam mati tetapi ditolak pihak perusahaan.

Mirisnya, pihak perusahaan malah melayangkan surat dengan ancaman bakal mempidanakan warga jika menolak kompensasi sebesar Rp 20 juta serta rekayasa engineering serta perbaikan saluran di perkebunan sawit warga.

"Pihak perusahaan menilai tuntutan kami itu pemerasan. Padahal perusahaan mengakui kerusakan puluhan pohon sawit milik neneknya itu akibat dan kelalaian dari perusahaan sendiri," kata Juliannadi saat dihubungi Suara.com, Kamis (16/06/2022).

Baca Juga: Harga Terendah TBS Sawit di Kalbar Rp2.040 per Kilogram

Atas surat dari perusahaan itu itu, Juliannadi merasa tersinggung. Sebab di dalam surat yang dilayangkan perusahaan terkesan menekan dan mengancam warga yang terdampak.

Sebanyak 26 pohon kelapa sawit yang terdampak, petani meminta ganti rugi senilai Rp 8 juta setiap pohonnya.

Sejumlah pohon sawit yang terdampak itu berusia 8 tahun. Sehingga nilai tuntutan tersebut sesuai dengan kerugian yang diderita oleh petani.

"Kami mempertimbangkan biaya keluar dari awal penggarapan lahan, pembelian bibit, perawatan hingga pemupukan," ungkapnya.

Juliannadi berharap agar pemangku kebijakan termasuk pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat dapat membantu untuk mengawal persoalan ditengah masyarakat ini. Bahkan kata Juliannadi, jangan membenturkan antara masyarakat dengan penegak hukum karena tuntutan ganti rugi tersebut.

Baca Juga: Lima Rumah Warga Padang Terbakar, Tiga Rusak Berat

"Jika perusahaan hanya membayar Rp 20 juta untuk semuanya dengan alasan sesuai aturan, itu sama saja mereka ingin menzalimi kami, giliran ganti rugi menggunakan aturan giliran merusak mereka mengabaikan dan melalaikan aturan,"ucapnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait