SuaraKalbar.id - Ratusan Petani Plasma PT. Peniti Sungai Purun (PSP) HPI AGRO melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Barat di bilangan jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (23/06/2022).
Ikatan Petani Plasma tersebut meminta agar dewan perwakilan rakyat dapat mendampingi proses tuntutan yang diharapkan para petani kepada pemerintah terutama pada pihak perusahaan.
Untuk diketahui, PT Peniti Sungai Purun (PSP) merupakan satu di antara anak perusahaan milik HPI AGRO yang bergerak di bidang agrobisnis perkebunan sawit.
Para petani di perkebunan sawit itu meminta keadilan terhadap upah bagi hasil dari plasma perusahaan tersebut.
Koordinator aksi, Jailani mengatakan para petani protes setelah mengetahui perhitungan bagi hasil dinilai tidak wajar oleh pihak perusahaan.
"Pembagian hasil plasma yang tidak adil sampai saat ini. Waktu kami ributkan naik jadi Rp 170 ribu, tapi sebelum nya itu hanya dihargai Rp 50 Ribu - Rp 80 Ribu selama 12 tahun,"katanya kepada wartawan, Kamis (23/06/2022).
Tak hanya itu, mereka meminta untuk merevisi Mou perjanjian yang hanya menguntungkan pihak perusahaan.
Para petani juga meminta agar Gubernur Kalbar mencabut izin PT. Peniti Sungai Purun sebelum ada revisi Mou perjanjian.
"Awal perjanjian inikan 70-30. Pihak perusahaan 70, kita petani 30. Sudah berjalan yang 30 itu dipotong lagi dibebankan ke kita petani, di potong hingga 55 persen yang mereka sebut untuk oprasional, inikan jelas terlalu,"ujarnya.
Baca Juga:Terapkan 4 Study Habits Ini agar Hasil Belajarmu Maksimal
Atas dasar itu, ratusan petani yang tergabung dalam ikatan petani plasma PT. PSP itu merasa dirugikan dan menuntut perhitungan bagi hasil.
"Barang kali ini oknum ini tak tau yang ada disana, bosnya disana dipusat itu. Ini saya kira oknumnya ini karena ditempat lain tidak begitu pembagian hasilnya,"ungkap Jailani.
Anggota DPRD Kalimantan Barat Ermin Elviani merespon hal tersebut. Dewan perwakilan rakyat bakal melakukan pendampingan terhadap beberapa menjadi tuntutan antara petani kepada pihak perusahaan.
"Masalah nya itukan sudah kita ketahui, tentang ketidak adilan dalam pembagian hasil sawit tersebut. Hal inilah yang harus kami sampaikan pada saat rapat kerja terutama kepada pihak-pihak yang terkait dan pada perusahaan,"ucapnya.
Dalam askinya, para petani juga membawa berbagai poster ungkapan kekecewaan mereka. Salah satunya poster bertuliskan 'Mafia Perkebunan Sawit Harus Diusir dari Tanah Borneo' bentuk kekecewaan para petani terhadap perusahaan yang dinilai tidak adil dalam membagi hasil.
Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat itu telah mendengarkan semua permasalahan yang disampaikan para petani plasma PT Peniti Sungai Purun (PSP).
Kata Ermin, sebelumnya ada beberapa tuntutan disampaikan petani, salah satunya terkait masalah ketidakadilan pembagian hasil plasma.
Pihaknya terlebih dahulu akan mempelajari poin-poin yang menjadi tuntutan para petani tersebut.
"Akan kita rapatkan, kita pelajari, bahkan kita follow up apa yang mereka sampaikan,"pungkasnya.
Kontributor: Diko Eno
