SuaraKalbar.id - Sejumlah mahasiswa yang dipelopori BEM se- Kaliamantan Selatan (Kalsel) menggeruduk halaman kantor Sekretariat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (9/11/2022) siang.
Kedatangan gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel ini guna mencari Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor (Paman Birin).
Mahasiswa yang berjumlah sekitar seratus orang itu berkumpul untuk menuntut kembali soal kebijakan mengenai pendidikan, lingkungan, kesehatan dan Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan tagline ‘Menjemput Kedaulatan Rakyat di Rezim Yang Sudah 3 Tahun Terus Menindas Rakyatnya Jilid III’.
“Kita sudah mengirim dua, bahkan tiga kali surat untuk bertemu, seharusnya hari Kamis kemarin sudah hampir satu minggu Pemprov tidak mengaminkan janjinya, makanya kita tagih kembali. Silahkan Paman Birin datang,” ujar Kordinator Aksi, Yogi Ilmawan melansir kanalkalimantan.com jejaring suara.com, Rabu (9/11/2022).
Baca Juga:Fresh Graduate Wajib Tahu! 4 Persiapan sebelum Masuk Dunia Kerja
Namun begitu, Gubernur Kalsel diketahui tak dapat menemui para pengunjuk rasa karena sedang ada agenda.
Tak ayal, massa aksi pun menyampaikan rentetan kekecewaannya kepada Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang mangkir dari panggilan rakyat terhitung sejak satu minggu lalu.
“Kita sudah membuat ruang untuk bertemu, tapi kenapa Paman Birin mangkir lagi, gimana rakyat ini apakah menjadi prioritas apa tidak, yang menjadi prioritas Paman Birin hanya proyek-proyeknya saja. Kami menagih janji bertemu,” kata Yogi.
Dalam aksinya, para massa aksi membawa 7 tuntutan. Adapun 7 tuntutan adalah setop izin baru pertambangan, PEBB (Penghentian Eksploitasi Skala Besar) di Kalsel, Cabut izin-izin pertambangan HTI dan HPH yang bermasalah di Kalsel.
Selanjutnya menuntut pemerintah daerah Provinsi Kalsel untuk membentuk Satuan Tugas Kejahatan Tambang, kejahatan lingkungan dan kejahatan SDA yang melibatkan partisipasi masyarakat Kalimantan Selatan.
Baca Juga:Dianggap Efektif, PKS Minta Heru Budi Lanjutkan Proyek Sumur Resapan Anies
Selain itu, massa aksi juga menuntut pemerintah meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kalsel, menekan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kalsel, menyiapkan ketahanan pangan masyarakat Kalsel dan memasifkan pelayanan kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan di Kalsel.
