Ia menambahkan bahwa meskipun ada bukti pelanggaran, jika unsur-unsur pidana tidak terpenuhi secara lengkap, kasus tidak bisa diproses lebih lanjut.
Uray menutup dengan menjelaskan bahwa Bawaslu masih mengacu pada Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat 1 serta Pasal 187 Ayat 3 Jo Pasal 69 huruf H dan I Undang-Undang Pilkada.
Kontributor : Maria
Baca Juga:Janji Sutarmidji: Tuntaskan 324 Km Jalan Provinsi di Ketapang Jika Terpilih Lagi
