Debat Panas Cagub Kalbar: Sutarmidji vs Ria Norsan, Siapa Jago Hilirisasi?

Sutarmidji menggarisbawahi dua poin utama: kemudahan perizinan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Bella
Kamis, 24 Oktober 2024 | 18:33 WIB
Debat Panas Cagub Kalbar: Sutarmidji vs Ria Norsan, Siapa Jago Hilirisasi?
Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji dan Didi Haryono menjalani sesi tanya jawab dengan Norsan pada debat publik perdana Pilgub Kalbar 2024 (Foto: Tangkapan layar YouTube KPU Kalbar)

SuaraKalbar.id - Debat Publik Calon Gubernur Kalbar: Sutarmidji Tegaskan Pentingnya Hilirisasi dan Peningkatan SDM

Dalam debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat yang digelar oleh KPU Kalbar pada Rabu malam (23/10) di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Sutarmidji, calon gubernur nomor urut 1, menegaskan pentingnya hilirisasi dan pengembangan industri di Kalimantan Barat. Pertanyaan tersebut diangkat oleh panelis mengenai langkah konkret yang harus diambil untuk mengatasi kewenangan terbatas pemerintah provinsi serta mendorong kerja sama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta.

Dalam penjelasannya, Sutarmidji menggarisbawahi dua poin utama: kemudahan perizinan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, SDM yang mumpuni menjadi kunci untuk menarik minat investor.

"Karena ketika SDM tidak mumpuni maka para investor akan berpikir untuk berinvestasi di suatu daerah," jelasnya.

Baca Juga:Sutarmidji Dorong Festival Budaya Melayu Jadi Agenda Tahunan untuk Lestarikan Budaya dan Majukan UMKM

Selain itu, Sutarmidji menekankan pentingnya memperhatikan status desa-desa yang menjadi lokasi sumber daya alam. Ia menilai bahwa desa yang mandiri, sesuai indikator kemandirian desa dari Indeks Desa Membangun (IDM), akan mempermudah proses investasi di wilayah tersebut. Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi proses perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan mencontohkan sulitnya pengurusan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang memakan waktu bertahun-tahun.

Menanggapi hal tersebut, calon gubernur nomor urut 2, Ria Norsan, lebih memilih untuk membahas masalah WPR, meski hal itu tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks pertanyaan panelis. Norsan menekankan bahwa meski kewenangan WPR berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus tetap mencari solusi untuk para penambang liar. Ia juga berjanji akan mempermudah perizinan bagi masyarakat agar aktivitas tambang tradisional bisa berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Calon wakil gubernur nomor urut 2, Krisantus Kurniawan, turut menambahkan bahwa produksi emas dari tambang-tambang tradisional di Kalbar mencapai sekitar 500 kilogram per hari. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, hal ini dapat meningkatkan PAD dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, calon gubernur nomor urut 3, Muda Mahendrawan, merespons dengan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan industri dan kelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa dengan luas kawasan hutan Kalbar yang mencapai delapan juta hektare, serta area penggunaan lain yang mencapai enam juta hektare, pemerintah perlu melibatkan akademisi dan masyarakat sipil dalam perencanaan tata ruang desa.

Baca Juga:Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye di Sekolah Dihentikan, Bawaslu: Unsur Pidana Tak Terpenuhi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini