SuaraKalbar.id - Banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sejak beberapa waktu terakhir cukup memprihatinkan. Bahkan di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Sintang yang tergenang banjir, air tak kunjung surut.
Beberapa ahli kemudian merespon persoalan yang terjadi di provinsi tersebut. Selain tingginya curah hujan, ada beberapa faktor yang menyebabkan sejumlah wilayah di provinsi berjulukan seribu sungai tersebut banjir.
"Perubahan atau konversi lahan, menyebabkan jenis tutupan lahan berubah, hal ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan daerah aliran sungai (DAS), sehingga hidrografi aliran pada DAS tersebut berubah menjadi tidak baik," kata Ahli Teknik Sumber Daya Air Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura (Untan) Prof Dr Henny Herawati di Pontianak seperti dikutip Antara pada Minggu (7/11/2021).
Selain itu, pengajar di Fakultas Teknik Untan ini juga menyebut, persoalan penyebab banjir lainnya karena konversi tutupan lahan, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan keinginan melakukan konversi lahan menjadi lahan budidaya.
"Sehingga lahan dibuka untuk pemukiman, lahan awalnya merupakan lahan tertutup atau kawasan hutan dibuka untuk lahan pertanian atau perkebunan. Selain itu, curah hujan yang lebat terjadi di sejumlah daerah di Kalbar, menyebabkan banjir yang melanda di daerah hulu Sungai Kapuas," tuturnya.
Tak hanya itu, faktor lain penyebab banjir juga dipengaruhi jenis tanah, tutupan lahan, dan pengolahan lahan.
Dikemukakannya, fenomena banjir terjadi karena kondisi meluapnya muka air sungai, akibat tingginya aliran sungai. Sehingga, tidak mampu tertampung oleh penampang sungai yang ada.
"Banjir merupakan peristiwa meluapnya air dari badan sungai akibat curah hujan yang relatif tinggi dan tidak mampu ditampung oleh penampang sungai atau dapat dikatakan kondisi muka air jauh di atas normal," kata alumni Fakultas Teknik Untan Pontianak ini.
Meski begitu, dia mengemukakan solusi yang harus dilakukan untuk mencegah banjir. Dia mengemukakan, kuncinya berada pada sinergi pemerintah, pemangku kebijakan serta masyarakat sekitarnya.
Baca Juga: Sintang Dilanda Banjir, Pemkab Tak Wajibkan ASN Masuk Kantor
Dia menegaskan, dalam hal tersebut sangat dibutuhkan peran pemerintah dan pemangku kebijakan yang sigap mengatasi banjir sangat diharapkan, terutama sektor-sektor yang berwenang menangani masalah banjir.
"Harus adanya sinergi antar institusi baik Dinas Pekerjaan Umum, Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan institusi lainnya, selain itu masyarakat harus tangguh untuk beradaptasi terhadap lingkungan," ujarnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas dengan Sunroof Mulai 30 Jutaan, Kabin Luas Nyaman buat Keluarga
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil Bekas 3 Baris 50 Jutaan dengan Suspensi Empuk, Nyaman Bawa Keluarga
- 5 Motor Jadul Bermesin Awet, Harga Murah Mulai 1 Jutaan: Super Irit Bensin, Idola Penggemar Retro
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
Imbauan BMKG Kalbar: Waspada Cuaca Ekstrem Akhir Desember 2025
-
UMK Pontianak 2026 Naik Rp 180 Ribu, Jadi Rp 3,2 Juta
-
Jukir Liar di Kawasan Parkir Gratis PSP Diamankan
-
UMK Kubu Raya 2026 Diusulkan Naik 7,7 Persen Jadi Rp3.100.000
-
Ini yang Dilakukan Bandara Supadio Pontianak untuk Antisipasi Lonjakan Penumpang di Nataru