Gubernur Kalbar Desak SKPD Percepat Serapan Anggaran 2022

SuaraKalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmijdi mendesak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat penyerapan anggaran pada tahun 2022. Dengan begitu, kegiatan ekonomi terus stabil dan berkembang di setiap tahunnya.

"Saya harap semuanya harus membuat perencanaan percepatan penyerapan anggaran untuk tahun depan," kata Gubernur Kalbar Sutarmidji, Jumat (3/12/2021).

Ia mengatakan, tahun ini pertumbuhan ekonomi membaik dibandingkan tahun kemarin.

"Tahun ini pertumbuhan ekonomi kita baik, karena adanya peningkatan ekspor di Pelabuhan Kijing. Saya berharap pertumbuhan ekonomi kita semakin baik dan semakin tinggi tapi juga harus berpengaruh pada tingkat kesejahteraan di Kalbar," tuturnya.

Baca Juga: Muncul DBD Setelah Banjir Sintang, Ini yang Dilakukan Gubernur Kalbar

Dengan jumlah anggaran yang sudah ditetapkan ia meminta kepada kepala daerah maupun staf provinsi dapat alokasikan dana menjadi bermanfaat.

"Semoga dengan jumlah anggaran yang beredar, bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalbar," katanya.

Lebih jauh ia mengingatkan imbauan Presiden Joko Widodo terkait antisipasi sebaran Covid-19 pada libur Natal dan tahun baru.

"Dalam hal Covid-19, Presiden sudah mewanti-wanti pemda untuk mewaspadai masuknya varian baru dari Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru ini. Karena jika kepala daerah salah mengambil langkah dapat menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi terkuras habis," kata Sutarmijdi.

Saat ini, lanjutnya, anggaran swab Covid-19 dialirkan dari pemerintah pusat. Ia mengingatkan kepada kepala daerah harus bersiap jika pandemi terus berlanjut suatu saat aliran anggaran akan berhenti dan harus memakai APBD pemerintah daerah.

Baca Juga: Penambangan Emas Tanpa Izin di Kalbar Hanya Bisa Dihentikan atas Perintah Presiden

"Saat ini anggaran swab, selama ini, dari pusat. Jika suatu saat ditangguhkan, kita harus menyiapkan anggarannya. Bayangkan 1 hari kita harus memeriksa 1.500 sampel swab jika di kalikan Rp 200.000 selama satu bulan uang yang dikeluarkan sangat banyak, makanya harus bersiap kemungkinan terburuk," katanya.

Menurutnya, saat sudah tak terkendali, hal fatal yang terjadi adalah tidak adanya aktivitas di daerah. Hal ini akan menyebabkan turunnya nilai daerah.

"Ketika suatu saat menjadi hal yang fatal, tidak akan ada yang singgah ke daerah itu, maka tidak ada orang yang beraktivitas di daerah, sehingga daerah itu hanya akan belanja apa adanya, tidak ada nilai tambah. Hal ini menjadikan kepala daerah harus pandai mengendalikan di saat susah seperti ini," katanya. (Antara)