SuaraKalbar.id - Pemerinta Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), diminta untuk menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Hal ini untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok yang cenderung naik jelang Natal dan Tahun Baru 2022.
Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Affandi mengatakan, jelang Nataru, sejumlah kebutuhan pokok dan hasil pertanian memang pelan-pelan naik. Seperti minyak goreng dan cabai rawit.
“Tapi kenaikan ini masih terbilang wajar,” kata Affandi, dikutip dari Insidepontianak.com - jaringan Suara.com, Kamis (23/12/2021).
Legislator Partai Demokrat itu berpendat, naiknya harga minyak goreng kemasan, tak lepas dari naiknya harga kelapa sawit.
“Satu sisi, kenaikan harga sawit berimbas pada pendapatan petani. Tapi satu sisi, memberatkan konsumen,” terangnya.
Tingginya harga minyak goreng kemasan, membuat masyarakat mau tidak mau membeli. Sebab, Pemerintah sudah melarang penggunaan minyak curah karena dinilai membahayakan kesehatan.
Untuk itu, wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Kubu Raya-Mempawah ini menyarankan, agar pemerintah terus menjamin stabilitas harga. Salah satunya menetapkan HET tertinggi.
“Dengan demikian, tidak ada lagi kesempatan oknum yang menjual di atas harag HET yang ditentukan,” ujarnya.
Sementara, terkait tingginya harga cabai, ia mendorong agar pemerintah provinsi konsisten dengan program yang selama ini sudah dilakukan. Yakni, mendatangkan cabai dari luar.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Larang Konvoi Serta Perayaan Natal dan Tahun Baru di Pusat Perbelanjaan
“Kita harapkan pemerintah konsisten melakukan program ini. Sehingga menekan harga cabai yang saat ini naik,” pesannya.
Tak hanya itu, dia juga mendorong solusi jangka panjang dilakukan. Mislanya dengan memberikan bibit cabai kepada masyarakat dalam satu rumah.
“Ini bisa dilakukan oleh dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, termasuk Dinas Koperasi dan Perdanganan,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pemprov Kalbar Pasok Logistik Korban Banjir di Sintang, Sekadau dan Sanggau
-
Mulai Pekan Depan, Seluruh Tempat Umum di Kalbar Wajib Gunakan Aplikasi Peduli Lindungi
-
Desak Rehabilitasi Hutan dan Lahan, DPRD Kalbar Mohon Bantuan Pusat
-
Peladang Minta DPRD Kalbar Diminta Hentikan Pembahasan Raperda Pengendalian Karhutla
-
Bantu Korban Banjir Sintang, Pemprov Kalbar Salurkan Beras hingga Kasur
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Presiden RI Minta Maaf ke Malaysia - Singapura Akibat Asap, Tapi Itu SBY...
- Rudy Masud Senyum Semringah Bersama Istri di Singapura, Media Asing: Rakyatnya Sesak Nafas
- 5 Sabun Cuci Muka Retinol untuk Atasi Penuaan: Bikin Wajah Halus, Cerah, dan Kencang
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Belajar Hadapi Kekeringan dari Romo Kirjito, Mamanen Air Hujan yang Jatuh dari Langit
-
Krisis! Kelangkaan BBM Meluas Tak Hanya Bali, Antrean Berjam-jam
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Bungkam usai Viral Sarapan di Singapura
-
KPK Kembali Gelar OTT: Amankan Sejumlah Pihak di BNPB
-
Ungkap Banyak Kasus Besar, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Ade Safri Justru Diganti
Terkini
-
Karhutla Kalbar Berulang, Komnas HAM Telusuri Tanggung Jawab Negara
-
BRI Raih 36 Penghargaan TBCCI 2026, Sabrina Jadi Andalan Layanan Digital
-
Menhut Bidik 6 Perusahaan Lagi soal Karhutla, Siapa yang Terancam Kehilangan Izin Usaha?
-
BRI Peduli Hadirkan Aksi Nyata Jaga Kebersihan Mandalika di Ajang MotoGP 2026
-
BRI Pertahankan Posisi Merek Paling Bernilai di Indonesia di Tengah Persaingan Industri Keuangan