Skandal 'Joki' Mahasiswa S2 di Fisip Untan Pontianak: Fakultas Bentuk Tim Investigasi

SuaraKalbar.id - Kasus dugaan 'joki' mahasiswa S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Tanjung Pura (Untan) Pontianak terus memanas. Terkait hal itu, Fisip dikabarkan akan membentuk tim investigasi.

Salah satu alumni S2 Fisip Untan Pontianak yang tidak ingin namanya disebutkan, mengungkapkan pandangannya terkait penanganan kasus ini.

"Memang sebaiknya, kasus ini segera ditindaklanjuti dengan cara membentuk tim investigasi mengungkap aktor pelaku. Tapi, tim yang dibentuk sebaiknya netral atau independen, jangan dari kalangan dari fakultas yang bersangkutan," katanya seperti dikutip dari Suarakalbarcoid pada Selasa (16/4/2024) sore.

Sindikat 'joki' yang diduga sudah berlangsung lama di lingkungan kampus magister, khususnya di Fisip, dipandang sebagai masalah serius yang harus diungkap secara menyeluruh.

"Apakah oknum satu atau lebih, ini yang perlu diungkap oleh lembaga. Kasihan lembaga Untan Pontianak yang sudah ternama dikotori oknum-oknum," tambahnya.

Wakil Rektor I Untan Pontianak, Dr. Hasyim Azizurahman, SH.M.Hum, menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari Fakultas Fisip terkait kasus yang sedang mencuat dalam pemberitaan.

"Pak rektor sudah surati Dekan Fisip untuk menindaklanjuti dan menelaah kasus ini. Karena sesuai aturan memang kewenangan di fakultas, jadi Rektor menunggu laporan," ungkapnya kepada Suarakalbar.co.id pada Selasa (16/4/2024).

Hingga saat ini, pihak Rektor belum dapat membuat kesimpulan terkait kasus ini dan masih menunggu laporan resmi dari Fakultas untuk memahami secara mendalam masalah ini.

"Pembuktian dilakukan tim di fakultas, karena kita sifatnya masih praduga tak bersalah. Jadi, kami masih menunggu dari laporan Fakultas," tambahnya.

Baca Juga: Skandal Pemalsuan Nilai Mahasiswa Guncang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Sebelumnya, program studi di Magister Fisip Untan Pontianak diduga terlibat dalam praktik 'joki', yang memungkinkan oknum mahasiswa 'bodong' untuk lolos di Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dengan nilai mata kuliah yang tidak sesuai dengan proses perkuliahan yang seharusnya diikuti. Salah satu oknum mahasiswa yang terlibat dalam kasus ini diketahui sebagai seorang politisi ternama di Kalimantan Barat.