SuaraKalbar.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi, mengumumkan bahwa pihaknya telah menerima anggaran senilai Rp297 miliar untuk menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2024 di Kalimantan Barat (Kalbar).
Budi menjelaskan bahwa anggaran tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran Pilkada sebelumnya pada tahun 2018, yang hanya sebesar Rp260 miliar. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar Rp37 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
"Dengan peningkatan anggaran ini, kami berharap dapat memaksimalkan pelaksanaan Pilkada 2024 sehingga terwujud pilkada yang luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)," kata Budi di Pontianak, Rabu.
Budi menekankan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai fasilitas badan ad hoc dan fasilitas Pilkada secara umum, serta menjangkau berbagai pihak seperti pemilih, media, dan NGO untuk memastikan keterlibatan publik yang luas dalam mengawal tahapan Pilkada.
Baca Juga: PJ Wali Kota Pontianak Ani Sofian Imbau ASN Netral Selama Pilkada 2024
Sebagai bagian dari persiapan, KPU Kalbar telah menggelar sosialisasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik, perguruan tinggi, media, forkopimda, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan stakeholder terkait.
"Melalui pertemuan itu, kami menjelaskan pentingnya menjalankan pilkada secara jujur dan adil di wilayah Kalimantan Barat sehingga semua pihak dan masyarakatnya siap," katanya.
Budi menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan Pilkada 2024 yang dilakukan oleh KPU, dan pihaknya telah melakukan persiapan secara optimal untuk suksesnya Pilkada.
Selain itu, KPU Kalbar juga akan segera melakukan pembentukan Badan Ad Hoc Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dan tahapan sosialisasi pelaksanaannya.
"Sesuai dengan dua keputusan KPU pusat terkait pembentukan Badan Ad Hoc Pilkada Tahun 2024, kami saat ini mempersiapkan pembentukan Badan Ad Hoc Pemilukada 2024," tambahnya.
Baca Juga: Ria Norsan Mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Kalbar Lewat PDI Perjuangan
Berita Terkait
-
PJ Wali Kota Pontianak Ani Sofian Imbau ASN Netral Selama Pilkada 2024
-
Ria Norsan Mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Kalbar Lewat PDI Perjuangan
-
KPU Kalbar Umumkan Jadwal Seleksi Terbuka Petugas Ad Hoc Pilkada 2024
-
Agak Laen, Biro Hukum Setda Kalbar Cegah ASN Korupsi dengan Nobar Film Siksa Kubur
-
PDI Perjuangan Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah Kalbar
Terpopuler
- Eks Pimpinan KPK: Ustaz Khalid Basalamah Bukan Saksi Ahli, Tapi Terlibat Fakta Kuota Haji
- Jahatnya Sepak Bola Indonesia, Dua Pemain Bidikan Persija Ditikung di Menit Akhir
- 5 Rekomendasi Bedak Tahan Air dan Keringat Murah: Anti Luntur Sepanjang Hari
- Klub Impian Masa Kecil Jadi Faktor Jay Idzes Terima Pinangan Aston Villa
- 6 Mobil Bekas 7 Seater Termurah: Nyaman untuk Keluarga, Harga di Bawah Rp 70 Juta
Pilihan
-
Olahraga Padel Kena Pajak 10 Persen, Kantor Sri Mulyani Buka Suara
-
Sering Kesetrum Jadi Kemungkinan Alasan Ade Armando Dapat Jatah Komisaris PLN Nusantara Power
-
Sosok Chasandra Thenu, Selebgram Ambon Akui Dirinya Pemeran Video Viral 1,6 Menit
-
Harga Emas Antam Kembali Longsor, Kini Dibanderol Rp 1.907.000/Gram
-
Azizah Salsha, Istri Pratama Arhan Dihujat Habis-habisan Promosi Piala Presiden 2025
Terkini
-
Tangguh Hadapi Persaingan, UMKM Kuliner Binaan BRI Ekspansi ke Pasar Internasional
-
Gandeng CIC Untan, Aston Pontianak Gelar 'Fun Chem 2025', Liburan Seru dan Edukatif untuk Anak-anak
-
Kualitas Udara Pontianak Memburuk, Wali Kota Imbau Warga Kurangi Aktivitas Luar Ruangan
-
Kalbar Waspada Karhutla! BMKG Beri Peringatan Keras Hadapi Puncak Kemarau 2025
-
Bukan Saksi Ahli! Mantan Pimpinan KPK Ungkap Peran Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji