SuaraKalbar.id - Tim Advokasi Hukum DPD Partai Golkar Kalimantan Barat mengumumkan sayembara berhadiah untuk masyarakat yang melaporkan praktik politik uang dalam Pemilihan Gubernur Kalbar 2024. Langkah ini diambil menyusul dugaan kuatnya adanya pergerakan yang mengarah pada praktik politik uang di sejumlah daerah.
Ketua Tim Advokasi Hukum DPD Partai Golkar Kalbar, Jamaan Elvi Eluwis, mengungkapkan bahwa pihaknya menawarkan hadiah sebesar Rp1 juta bagi siapa saja yang dapat memberikan bukti pelanggaran.
“Kami menyediakan Rp1 juta untuk pelapor yang menemukan bukti pelanggaran, termasuk informasi terkait pelaku dan Saksi-saksi. Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh Badan Saksi Nasional Partai Golkar,” ujarnya.
Bukti-bukti tersebut dapat disampaikan langsung ke Posko Pengaduan di Gedung Zamrud, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, atau melalui layanan hotline WhatsApp di nomor 0812-3400-6323. Tim akan segera menanggapi laporan tersebut dan melakukan investigasi ke lokasi kejadian. Pelapor juga dapat melaporkan langsung ke Bawaslu di kabupaten atau kota masing-masing.
Dugaan Modus Operandi Terungkap
Jamaan, yang akrab disapa Buyung, menjelaskan bahwa Golkar telah mengidentifikasi modus operandi tertentu yang terjadi di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Sungai Raya dan Ambawang di Kubu Raya, serta Pontianak Timur.
“Ada oknum RT dan KPPS yang diduga akan memperjualbelikan undangan pemilih sebesar Rp100 ribu kepada pihak tertentu. Undangan ini bisa digunakan untuk mencoblos lebih dari sekali, memanfaatkan pemilih pengganti,” jelas Buyung.
Ia menambahkan bahwa sejumlah oknum dari tim pasangan calon tertentu telah mengumpulkan RT, KPPS, dan tokoh masyarakat di sebuah gedung di Jalan Ahmad Yani untuk pengarahan terkait praktik ini.
Buyung ketegangan bahwa praktik politik uang melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pelaku, baik pemberi maupun penerima, dapat dikenakan hukuman minimal 12 bulan dan maksimal 108 bulan kurungan, serta denda mulai dari Rp24 juta hingga Rp1 miliar, tegasnya.
Ajakan Kolaborasi Mengawasi Pilkada
Buyung berharap semua pihak, termasuk Bawaslu dan kepolisian, dapat bekerja sama untuk menjaga keutuhan Pilkada Kalbar. “Kami mendeteksi bahwa praktik politik uang berpotensi terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, khususnya di daerah seperti Kubu Raya, Singkawang, dan beberapa wilayah di Pontianak,” tutupnya.
Berita Terkait
-
Ria Norsan Siap Tinggalkan Partai Golkar Jika Menang Pilgub Kalbar, Maman Abdurrahman: Putuskan Sekarang
-
Maman Abdurrahman Buka Suara soal Pemecatan Ria Norsan dari Jabatan Dewan Pertimbangan Golkar Kalbar
-
Lasarus Minta Pilkada Kalbar jadi Ajang Kegembiraan, Bukan Ketegangan
-
Lasarus Tanggapi Kemungkinan Ria Norsan jadi Kader PDIP
-
Pakai Baju Merah Saat Rakerdasus PDIP Kalbar, Ria Norsan Mantap Pindah Partai?
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Rayakan 81 Tahun Kemerdekaan, BRI Hadirkan 8 Kontribusi untuk Ekonomi Indonesia
-
Gempa Bumi Flores, BRI Prioritaskan Keselamatan Nasabah dan Pekerja: BRI Peduli Salurkan Bantuan
-
BRImo Catat 49,7 Juta Pengguna, Volume Transaksi Capai Rp4.166 Triliun hingga Juni 2026
-
BRI Perkuat Ekonomi Daerah Lewat Transformasi BRILink Agen
-
Bea Cukai Kalbagbar Gagalkan Penyelundupan 2,7 Juta Rokok Ilegal