Mendagri Tito Ajak Warga Siskamling, Publik: yang Maling Uang Rakyat kan Pejabat Negara

SuaraKalbar.id - Seruan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan alias siskamling di seluruh Indonesia, memicu perdebatan sengit di ruang publik.

Di satu sisi, ajakan ini dibingkai sebagai upaya gotong royong menjaga stabilitas, terutama setelah kerusuhan pada akhir Agustus 2025.

Namun di sisi lain, langkah ini menuai sindiran pedas dari publik.

Warganet menyoroti bagaimana siskamling bisa menangkap maling uang rakyat alias koruptor yang notabene adalah pejabat negara?

"Yang buat masalah, pejabat negara atas ketidaktertiban negeri ini, yang maling mereka, yang buat sengsara rakyat mereka, terus rakyat disuruh siskamling, udah capek, jenuh, muak, rayat yang selalu jadi sasaran," kritik pengguna X, Senin (15/9/2025).

Lalu ada pula yang menyindir rakyat disuruh siskamling setelah lelah bekerja, tapi para pegawai negeri bisa enak-enakan.

"Sudah capek kerja, ngantuk, kok jaga. Siskamling di kantor-kantor saja. Pegawai pemerintah yang suka ngopi-ngopi disuruh kerja," kata pengguna X lainnya.

Ada pula yang menyoroti anjuran Tito itu dengan menyorot kenaikan dana anggaran untuk Polri.

"Warga yang diminta siskamling, Polri yang naik anggarannya."

Baca Juga: Heboh 2 Pulau di Kalimantan Barat Dipindah ke Kepulauan Riau, Apa yang Terjadi?

Jurnalis sekaligus aktivis lingkungan, Dandhy Laksono, menganggap ide Tito sebagai cara pemerintah untuk lepas tangan dari tanggung jawab.

Melalui akun media sosial X (dulu Twitter) pribadinya, Dandhy Laksono melontarkan kritik singkat namun tajam yang langsung viral.

Menanggapi berita tentang ajakan Mendagri tersebut, ia menulis sebuah kalimat satir yang menyentil.

“Biar pejabat bisa tidur nyenyak,” tulis Dhandy pada Jumat (12/9/2025).

Cuitan ini, meskipun pendek, menyiratkan sebuah pandangan kritis yang lebih dalam: bahwa beban untuk menjaga keamanan kini seolah dilimpahkan kepada warga, sementara para pejabat sebagai penyelenggara negara bisa beristirahat dengan tenang.

Sindiran ini dengan cepat menjadi representasi suara skeptis dari sebagian masyarakat yang mempertanyakan esensi dari kebijakan tersebut.

Ajakan Mendagri dan Kenangan PAM Swakarsa
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (11/9/2025), Mendagri Tito Karnavian dengan penuh semangat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menggalakkan Siskamling.

Menurutnya, sistem keamanan berbasis partisipasi warga ini adalah warisan positif yang harus dilestarikan.

“Mari bersama-sama menjaga stabilitas keamanan negara. Siskamling ini sistem yang sangat bagus dari dulu, dulu namanya PAM Swakarsa. Kalau ada yang sudah lama tidak berjalan, ya perlu waktu juga dilakukan penyesuaian kembali,” kata Tito.

Mantan Kapolri ini juga tidak hanya sekadar mengajak. Ia menginstruksikan agar pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri, aktif membina dan mengawasi pelaksanaannya.

Tito bahkan mendorong para kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan.

“Saya tentu mengharapkan gubernur, wali kota, dan bupati bisa turun langsung mengecek pos-pos Siskamling. Nanti malam saya juga akan cek beberapa pos supaya masyarakat semakin termotivasi,” ujarnya.

Menurut Tito, meskipun keamanan adalah tugas negara, pada hakikatnya ia merupakan tanggung jawab bersama.

“Ini untuk kepentingan masyarakat sendiri, menjaga lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Tapi, penyebutan istilah "PAM Swakarsa" oleh Tito turut membangkitkan memori kolektif yang kurang mengenakkan bagi sebagian kalangan, terutama para aktivis pro-demokrasi.

PAM Swakarsa memiliki rekam jejak historis yang kelam pada era Reformasi 1998, di mana kelompok ini seringkali diasosiasikan dengan milisi sipil yang rentan dipolitisasi.

Debat Tanggung Jawab: Negara atau Warga?

Sindiran warganet secara efektif membuka kotak pandora perdebatan fundamental: di mana batas antara partisipasi warga dan tanggung jawab mutlak negara dalam menjamin keamanan?

Bagi pendukung gagasan siskamling, ini adalah wujud nyata dari ketahanan sosial dan kepedulian komunal.

Warga secara aktif melindungi lingkungannya sendiri, menciptakan efek gentar bagi pelaku kejahatan, dan memperkuat ikatan sosial.

Namun, bagi kelompok yang skeptis, ajakan ini bisa dilihat sebagai sebuah pengakuan tersirat bahwa aparat keamanan negara belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Alih-alih memperkuat institusi kepolisian dengan sumber daya yang memadai, pemerintah justru mendorong warga untuk mengambil alih sebagian tugas tersebut.

Argumen ini semakin kuat ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa warga negara sudah membayar pajak, yang salah satu alokasinya adalah untuk membiayai sektor keamanan.

Kritik seperti yang dilontarkan Dandhy menjadi cerminan dari kegelisahan publik yang lebih luas.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial, masyarakat kini "diminta" untuk menambah satu lagi tugas, yakni berjaga di malam hari—sebuah ironi di saat para pejabat yang digaji untuk mengurus negara justru bisa "tidur nyenyak."