- Pejabat Pemprov Kalimantan Barat merencanakan kegiatan retreat di Sumedang, Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam surat Sekda tertanggal 6 Maret 2026.
- Ketua Fraksi DPRD Kalbar, Ermin Elviani, mengkritik rencana tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah daerah.
- Ermin mendesak kaji ulang terhadap rencana retreat karena dinilai kurang mendesak dibandingkan kebutuhan infrastruktur serta pelayanan dasar masyarakat.
SuaraKalbar.id - Di saat pemerintah mendorong efisiensi anggaran di berbagai lini, muncul rencana yang justru memantik tanda tanya. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat direncanakan mengikuti kegiatan retreat di luar daerah.
Rencana ini langsung menjadi sorotan, karena dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan yang tengah digaungkan.
Di ruang publik, pertanyaan sederhana mulai bermunculan: jika anggaran harus dihemat, mengapa kegiatan seperti ini tetap muncul?
Sorotan paling tegas datang dari Ketua Fraksi DPRD Kalimantan Barat, Ermin Elviani. Ia menyayangkan rencana pelaksanaan retreat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tercantum dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar tertanggal 6 Maret 2026.
“Saya menyayangkan rencana pelaksanaan kegiatan retreat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 6 Maret 2026,” ujarnya melansir suarakalbar-jaringan Suara.com, Senin (6/4/2026).
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas. Bukan hanya soal kegiatan itu sendiri, tetapi tentang arah kebijakan di tengah kondisi anggaran yang menuntut kehati-hatian.
Menurut Ermin, rencana tersebut perlu dikaji ulang. Apalagi, saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi dan memangkas berbagai program yang dianggap tidak prioritas.
Di tengah situasi tersebut, kegiatan retreat justru dinilai berpotensi menimbulkan kontradiksi. Masih banyak kebutuhan mendesak yang seharusnya menjadi fokus utama, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Sorotan semakin tajam ketika diketahui bahwa kegiatan itu direncanakan berlangsung di luar Kalimantan Barat, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat.
Baca Juga: Akses Vital Putus! Feri Bardan - Siantan Tutup, Warga Pontianak Harus Putar Jauh?
Bagi Ermin, keputusan ini menambah daftar pertanyaan yang belum terjawab.
“Apalagi kegiatan ini dilaksanakan di luar daerah, yakni di Sumedang, Jawa Barat. Saya mempertanyakan apa urgensinya dan mengapa harus dilakukan di luar Kalimantan Barat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menyentuh inti persoalan: bukan sekadar soal kegiatan retreat, tetapi tentang prioritas dan kepekaan kebijakan.
Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan efisiensi, publik kini semakin kritis dalam menilai setiap penggunaan anggaran. Kebijakan yang tidak selaras dengan kondisi di lapangan berpotensi memicu reaksi luas, terutama ketika menyangkut belanja yang dianggap tidak mendesak.
Polemik ini pun berkembang menjadi refleksi yang lebih besar. Efisiensi anggaran tidak cukup hanya menjadi imbauan, tetapi harus tercermin dalam setiap keputusan.
Jika tidak, maka akan muncul kesan bahwa penghematan hanya berlaku di satu sisi, sementara di sisi lain masih ada ruang untuk kegiatan yang dipertanyakan urgensinya.
Tag
Berita Terkait
-
Di Balik Dorongan Ekspor Arwana Kalbar, Kendala Perizinan dan Regulasi Masih Membayangi
-
Waspada! Potensi Hujan Sedang di Kalbar Hingga Akhir Maret 2026
-
Perdagangan 1,38 Kg Sisik Trenggiling di Sintang Kalbar Dibongkar
-
BMKG Kalbar Peringatkan Hujan Sedang dan Potensi Karhutla 4-8 Maret 2026
-
Operasi Pasar Murah di Melawi Kalbar: Paket Sembako Rp50 Ribu
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Isu Kursi Wapres 'Memanas', Sjafrie Ngaku Cuma Bahas Pertahanan saat Jumpa Dasco
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum
-
Cetak Sejarah, Pontianak Jadi Tuan Rumah Perebutan Sabuk WKN Pertama di Indonesia
-
Banyak Petarung Kalbar Berkiprah ke Luar Negeri, IBCA MMA Siapkan Wadah Pembinaan
-
Gibran Jadi Wapres Pertama yang Mundur Sejak Reformasi
-
Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Apa Bedanya dan Bagaimana Nasibnya di Bursa Capres 2029?